Ada Tanda Keberpihakan Negara Pada Pilkada Serentak 2018, Sebut SBY

Faktual.Net, Madiun. Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku melihat gejala ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi yang tengah berlangsung. Baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah atau provinsi lain yang ikut menggelar Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.

“Saya banyak mendengar informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari daerah-daerah lain. Ada tanda-tanda, ada niat yang barang kali membuat aparat negara tidak netral. Rakyat tentu menolak cara-cara seperti ini,” kata SBY usai menggelar Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di Asrama Haji, Kota Madiun, Senin (18/6) petang.

Dugaan SBY ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, saat momentum Lebaran Idul Fitri kemarin, juga beredar video Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M Yamin yang mengklaim bahwa Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden dan kepala negara mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur 2018.

Baca Juga :  Prabowo Terima Kunjungan Kepala Kepolisian Palestina, Beri Beasiswa Kedokteran hingga Teknik di Unhan

“Aparat negara netral, tidak memihak dan mengikuti aturan konstitusional, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujar SBY.
Suami Ani Yudhoyono ini melanjutkan, “Termasuk mereka-mereka, elemen-elemen yang berasal dari eksekutif atau pemerintahan dan juga elemen dari Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).”

SBY kembali mengungkapkan, dirinya yang juga salah satu warga Negara Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah. “Dengan rendah hati juga mengingatkan, janganlah aparat negara, jajaran di BIN, TNI dan Polri berpihak pada salah satu partai politik tertentu, berpihak pada Paslon tertentu,” katanya.

Baca Juga :  Komitmen Berantas Mafia Bola, Polri Tetapkan 6 Tersangka Match Fixing Liga 2

Sebab menurut SBY, dengan berpihak pada salah satu Parpol dan Paslon tertentu yang ikut terlibat dalam proses Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019 nanti, mereka telah mencederai ruh demokrasi dan semangat Reformasi yang telah berjalan selama 20 tahun.

(Dengan ketidaknetralan) lantas mengingkari sumpah jabatan sebagai aparat negara,terlebih sebagai prajurit Sapta Marga, anggota kepolisian dan intelijen, ” tegasnya.

Sumber : Merdeka.com

Tanggapi Berita Ini

Komentar