Oleh: Muntu
Faktual.Net, Kendari, Sultra – Besok akan di helat Musyawarah Nasional (Munas) Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ke-VIII di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), kini menuai intrik dan dinamika yang berkepanjangan hingga berhembus kabar kegiatan tersebut akan dibuka langsung oleh Jokowi Presiden RI.
Saat ini kritikan lahir dari ketua satu Organisasi Pemuda Madani (OPM), yang menyadari hal ini adalah kesempatan atau momen yg perlu menyampaikan narasi penolakan kepada orang nomor satu di republik ini.
Dengan berbagai pertimbangan wacana di Sultra yang kami duga negara tidak serius atau membiarkan malasah fundamental (Wabah Virus Corona), yang secara signifikan naik ditengah masyarakat Sultra terkhusus Kota Kendari. Dugaan upaya pencatuttan nama baik negara dilapangkan perihal keterlibatan langsung penyelenggara negara terhadap penangan masalah aktivitas ilegal mining.
Sedang ditinjau dari sisi efektivitas dan manfaat untuk masyarakat, kedua wacana diatas sama sekali tidak memiliki asas manfaat bahkan keburukan yang terlihat bagi masyarakat, pertama adalah justru memicu pertumbuhan angka Covid-19, yang akan meningkat yang kemudian juga secara tidak langsung negara melalui RI satu menyetujui atau telah melegitimasi. Oleh kerana ikut membuka kegiatan tersebut dan yang kedua adalah wacana dugaan keterlibatan langsung pihak Polri dan TNI diwilayah pertambangan bahkan menjadi pembekap bagi korporasi yang diduga melakukan ilegal mining.
Mengerucut wacana diatas, kami menilai negara melalui pemerintah pusat Presiden RI. Benar tidak, hadir untuk kepetingan masyarakat Sultra terkhusus Kota Kendari. Alasannya terkesan dipaksakan agenda munas Kadin dengan menafikan angka Covid-19 yang meningkat di Kota Kendari dan sama sekali tidak serius dalam upaya pemberantas ilegal mining/penambangan liar, apalagi instrumen dilapangan dengan jelas dugaan keterlibatan penyelenggara negara.
Atas hal itu, kami OPM Sultra menolak keras kedatangan Presiden RI di Kota Kendari, untuk mengantisipasi lonjakan positif Covid-19, yang semakin bertambah dan dapat memicu terjadinya kerumunan massa, untuk keselamatan masyarakat di Kota Kendari, kita semua harus mencegah kerumanan massa dan bertambahnya klaster baru.
Penulis: Ketua OPM dan eks ketua divisi gerakan Fakultas Hukum UHO Periode 2017-2018.
Isi Opini Diluar Tanggung Jawab Redaksi.
