Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Akibat tebang dua pohon mahoni di lapangan Bikeru 1 Sinjai Selatan masuk di RDP di kantor DPRD Sinjai Sedangkan penebangan pohon di Tahura Abd Latief dan dua alat berat milik pemerintah di kecamatan Sinjai Barat diam ada apa.!?. Kamis (29/04/2021).
Badan Khusus Pengawasan Pengamanan dan Operasional Lembaga Missi Reclaseering Republik Indonesia (BK.Waspamops.LMR-RI Sulsel), Andi Unru, Minta DPRD Rapat kerja terkait dua alat berat (Bomag dan Gleder) tersebut di biarkan berkarat dan DPRD Sinjai dan biaya suplayer material dan Upah gaji belum terbayar menurutnya dimana dana pinjaman tersebut.
“Saya minta secara tegas kepada DPRD Sinjai agar dua alat berat itu kondisinya sangat memperihatinkan yang biarkan begitu saja tidak terawat di Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat dan upah tukang di warga Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai tengah belum terbayarkan itu harus tuntas” tegas Andi Unru.
Dia bertanya kenapa hanya pohon mahoni yang ada di lapangan Bikeru 1 Heboh, sedangkan puluhan pohon di Batu Mico, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan dan kisaran ribuan pohon ditebang di Tahura Abd latief di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong.
Berita terkait:
https://faktual.net/polemik-pembangunan-perkemahan-tahura-lmr-ri-minta-pemda-dan-dprd-sinjai-transparan/
“Kenapa hanya dua pohon mahoni di lapangan Bikeru 1, Rapat dengar pendapat (RDP), kalau mengenai tebang pohong saya tunjukkan tempatnya kayu berbagai jenis ditebang Hutan di Batu Mico, Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan begitu juga Tahura di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong, bungkam ada apa dan kenapa” tanya Andi Unru.
Hal tersebut, terkait penebangan pohon baik yang ada kawasan Hutan di Tahura maupun di Batu Mico di Kabupaten Sinjai.
“Saya berharap kita sama sama juga, mendesak pemerintah ungkap pelaku penebangan di pohon tersebut di tempat yang saya maksud jangan hanya cuma yang dua batang pohon di Lapangan Bikeru 1” tuturnya.
Bukan hanya Terkait penerbangan pohon tapi aliran dana Pinjaman Dan dana pemulihan ekonomi Nasional (PEN), jangan sampai terlupa di publik.
“Saya berharap dari hasil RDPnya keluarkan rekomendasi dan sekaran tupoksinya pansus yang telah di bentuk dimana, oleh DPRD Sinjai Tentan pengawasan dana pinjaman daerah” ucap Andi Unru.
Yang dimaksud DPRD Sinjai keluar rekomendasi melalui rapat dengar pendapat (RDP)
- Mengeluarkan rekomendasi kepada inspektorat, BPK,Tipikor, PPATK dan KPK untuk melakukan penyelidikan terkait aliran Dana Pinjaman dari Bank BPD Sulselbar dan Dana Pemulihan Ekonomi (PEN).
- Menyurut kadis DLHK sama Camat bahwa itu lapangan adalah kewenangan pemerintah (asset) itu yang harus di perjelas statusnya di badan asset.
- Asisten Satu diminta menyampaikan hasil RDP ke Bapak Bupati sinjai.
- Bupati Sinjai menyampaikan kepada publik secara transparan.
Editor: Dzul













