Example floating
Berita

Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas Apresiasi Penetapan UMP Sulsel 2027, Berjalan Aman, Tertib dan Lancar

×

Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas Apresiasi Penetapan UMP Sulsel 2027, Berjalan Aman, Tertib dan Lancar

Sebarkan artikel ini
Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas Apresiasi Penetapan UMP Sulsel 2027, Berjalan Aman, Tertib dan Lancar
Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas Apresiasi Penetapan UMP Sulsel 2027, Berjalan Aman, Tertib dan Lancar

faktual.net,Makassar,Sulsel – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.

Pengumuman penetapan UMP tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Andi Winarno mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.

“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.

Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

UMP 2027 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses penetapan juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.

Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang mencapai 7,21 persen. Sebelumnya, UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.

Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118. Sementara itu, UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.

Andi Winarno mengatakan, kenaikan upah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan upah juga perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.

“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketua DPD. CKI. DKI Jakarta, Dr. Seth Samuel Ambat, ST., M.Th. Melantik Pengurus Cabang DKI Jakarta Timur

Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ketiga sektor tersebut meliputi:

1. Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan.
2. Sektor Industri Pengolahan dan Ritel sebesar Rp4.235.702,42 per bulan.
3. Sektor Aktivitas Jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.

Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.

Andi Winarno berharap penetapan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.

Dia juga menegaskan, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.

Pemprov Sulsel mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar pekerja di bawah upah minimum, serta tidak mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP 2027 yang melibatkan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucapnya. 

Menurut Jayadi, Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara itu, kalangan pengusaha mengusulkan angka pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.

“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.

Jayadi juga menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Sulsel naik 7,21 persen, sedangkan pada 2027 meningkat menjadi 7,98 persen.

Dia berharap keputusan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.

Pemprov Sulsel, akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. 

Reporter : Awal Sanjaya

Tanggapi Berita Ini