Faktual.Net, Sinjai, Sulsel, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai, menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai saat ini sedang mengalami krisis sumber daya manusia (SDM) karena banyak kepala organisasi perangkat daerah merangkap jabatan.
Ketua Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai, Akmal mengatakan beban kerja di instansi pemerintahan mestinya harus bisa terukur mulai dari beban kerja individu, beban kerja jabatan dan beban unit.
Sehingga perlu analisa jabatan dan beban kerja karena itu penting untuk efisiensi dan produktivitas kerja
“Secara logilka, ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja”
Ia menilai Pemkab Sinjai tidak punya analisa beban kerja individu itu, sehingga Bupati Sinjai cenderung bahwa yang penting beban unit dan produktivitasnya tidak terganggu.
Sementara Penempatan posisi seseorang memang hak prerogatif Bupati, tapi menurut Akmal idealnya promosi atau rotasi aparatur sipil negara (ASN) setidaknya punya analisa ukuran yang jelas.
“Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt (pelaksana tugas), maka bisa dikatakan pemkab krisis SDM,” katanya.
Sekedar diketahui, Perangkat Daerah Pemkab Sinjai yang belum memiliki pejabat defentif dan dijabat oleh plt diantaranya, Asisten III, Kepala Bappeda, Kadisperindag dan ESDM, Kadis Peternakan, Kadis Perikanan, Kadis Kesehatan, Kepala Badan Kesbangpol, Kadis Sosial, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Kadis DP3AP2KB dan Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Editor: Dzul
