Faktual.Net. Melalui Tulisan ini khusus dibuat hanya untuk menanggapi fenomena perkembangan terbaru dari polemik Taman hutan raya (TAHURA) Abd. Latief Sinjai.
Bagi pembaca yang belum terlalu mengikuti polemik tersebut, bisa mengikutinya melalui laman resmi facabook Aliansi Tahura Menggugat.
Apa yang saya maksudkan sebagai fenomena terbaru dalam perjalanan perjuangan menyelamatkan hutan terakhir lompobattang-bawakaraeng ini adalah munculnya ‘dukungan terbuka’ dari sekelompok masyarakat terhadap rencana perusakan areal konservasi Tahura.
Dukungan terbuka tersebut bagi kami di Aliansi Tahura Menggugat (ATM) sudah diprediksi jauh hari sebelumnya.
Hal ini bisa terprediksi karena segala bentuk ekspansi modal (investasi dll) akan mengikuti beberapa pola umum yang hampir sama.
Pola umum tersebut antara lain adalah menciptakan konflik horisontal di masyarakat (taktik adu domba atau pecah belah).
Dengan adanya konflik horisontal dalam masyarakat setempat, maka arus modal diharapkan akan ‘mudah’ untuk masuk. Bagi penguasa, kepentingan utama adalah motif ekonomi, bahwa masyarakat terbelah dan berkonflik, itu memang jalannya.
Kalah berkali-kali dalam dialog dalam perpektif lingkungan dan perdebatan terkait regulasi yang mereka pakai untuk merusak Hutan.
penguasa Sinjai mulai kelimpungan dan mencari-cari cara licik yang kerdil, yaitu membenturkan masyarakat dengan masyarakat.
Untungnya adalah bahwa telah menjadi kodrat bagi penguasa serakah selalu dianugerahi kebijaksanaan yang rendah dan pikiran yang sempit.
Upaya memobilisasi masyarakat sekitar areal Tahura untuk membuat dukungan terbuka guna mendukung langkah mereka telah gagal bahkan sebelum mereka merencanakannya, mengapa?
Pertama, Hutan Ma’ra ataupun Tahura bukanlah ‘milik’ dari Pemda Sinjai ataupun warga yang berdiam di sana, tetapi milik seluruh warga Sinjai khususnya maupun dunia pada umumnya.
Hutan ma’ra atau Tahura adalah penopang kehidupan bagi semua, bukan untuk segelintir manusia saja.
Apa yang terjadi di hutan ma’ra/Tahura akan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pada masyarakat Sinjai secara keseluruh.
Bahasa sederhananya adalah apabila hutan tersebut lestari maka semua ikut merasakan manfaatnya, begitupula sebaliknya.
Hutan Ma’ra/tahura bukanlah milik pribadi, sehingga semua masyarakat (yang secara otomatis) berkepentingan akan hutan tersebut, wajib terlibat untuk membicarakannya.
Disinilah salah satu letak kegagalan taktik licik penguasa yang mendorong segelintir kecil masyarakat setempat dengan motif ekonomi untuk mendukung langkahnya.
Bagaimana mungkin, kita masyarakan Sinjai yang tergantung pada kelestarian Hutan Ma’ra/Tahura dikorbankan atas kepentingan ekonomi segelintir orang.? Atau bagaimana bisa kita membiarkan kepentingan Ekonomi segelintir orang, merusak kelestarian hutan yang berguna bagi keseluruhan masyarakat Sinjai?
Kabar ini penting untuk kami sampaikan, mengingat bahwa langkah berbahaya (politik adu domba/ pecah belah) telah dijalankan.
Kita berharap pesan dari tulisan ini juga sampai pada pihak-pihak yang terlibat.
Bagi masyarakat yang membuat ‘dukungan terbuka’ agar kiranya dapat merenungkan kembali sikapnya.
Bencana alam bisa datang kapan saja, dan apabila hal itu datang, maka yang paling pertama akan terkena dampaknya adalah mereka yang ada di sekitar areal hutan Ma’ra/Tahura, lalu kepada masyarakat Sinjai umumnya. nauzubillah minzalik.
Penulis : Fathul ATM/Dzoel SB
