Example floating
Daerah

Obat Paracetamol Dikabarkan Kosong, 6 Bulan Jaspel Karyawan RSUD Abdul Rivai Tertunggak, Direktur Disorot

×

Obat Paracetamol Dikabarkan Kosong, 6 Bulan Jaspel Karyawan RSUD Abdul Rivai Tertunggak, Direktur Disorot

Sebarkan artikel ini
BERAU, – Persoalan di RSUD dr. Abdul Rivai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kian menjadi perhatian. Di tengah tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit milik pemerintah daerah itu dikabarkan menghadapi dua persoalan serius sekaligus: kekosongan sejumlah obat, termasuk paracetamol, serta tunggakan jasa pelayanan (jaspel) karyawan yang disebut telah berlangsung sekitar 6 bulan.

Informasi yang dihimpun redaksi dari sejumlah sumber internal menyebutkan, kondisi tersebut memicu keresahan di lingkungan karyawan. Bahkan, rencana aksi penyampaian aspirasi disebut mulai dipertimbangkan sebagai bentuk tuntutan agar manajemen rumah sakit segera memenuhi hak tenaga kesehatan dan karyawan.

Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pembayaran. Di balik tunggakan jaspel, muncul pertanyaan lebih mendasar mengenai tata kelola keuangan, kemampuan manajemen menjaga ketersediaan obat, serta keberlangsungan pelayanan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Berau tersebut.

Salah satu informasi yang mengejutkan adalah kabar kekosongan obat seperti jenis obat paracetamol. Obat yang lazim digunakan untuk membantu meredakan demam dan nyeri itu disebut khabarnya sekitar satu bulan tidak tersedia dalam stok rumah sakit.

Sehingga khabarnya beberapa pasien BPJS dilaporkan beli obat di luar akhirnya harus bayar cash, hal ini sangat memprihatinkan.

Jika informasi tersebut benar, persoalannya patut mendapat perhatian serius. Sebab, ketersediaan obat dasar merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan.

Pasien yang datang untuk memperoleh pengobatan semestinya tidak dibebani persoalan kekurangan persediaan obat yang seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan pengadaan dan pengelolaan farmasi.

Namun, hingga kini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai penyebab kekosongan tersebut. Apakah berkaitan dengan keterlambatan pembayaran distributor, kendala pengadaan, persoalan arus kas BLUD, atau kelemahan perencanaan kebutuhan obat?

Pertanyaan itu membutuhkan jawaban terbuka dari manajemen RSUD.

Di sisi lain, persoalan pembayaran jasa pelayanan karyawan juga menjadi sorotan.

Berdasarkan informasi sejumlah sumber internal yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, pembayaran jaspel karyawan disebut telah tertunggak sekitar 6 bulan.

Sumber tersebut mengungkapkan, selama ini karyawan disebut telah menerima pengurangan besaran jaspel. Bahkan, pembayaran yang diterima dikabarkan hanya sekitar 35 persen dari perhitungan sebelumnya. Namun, hak yang tersisa itu pun disebut belum dibayarkan sesuai waktunya.

Alasan yang berkembang di lingkungan internal adalah kondisi keuangan RSUD yang sedang mengalami tekanan.

Jika kondisi tersebut benar, manajemen perlu menjelaskan secara transparan bagaimana persoalan keuangan rumah sakit dapat berdampak sedemikian jauh terhadap hak karyawan sekaligus ketersediaan obat.

Sebab, rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki tanggung jawab mengelola keuangan secara fleksibel dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan kesinambungan pelayanan publik.

Dokumen Jaspel Mei 2026 Tunjukkan Angka Rp934 Juta

Redaksi memperoleh rekapitulasi Jasa Pelayanan Karyawan RSUD dr. Abdul Rivai untuk pembayaran BPJS bulan Mei 2026.

Dalam dokumen tersebut tercantum total jaspel dibulan mei sebesar Rp934.070.094,59 untuk sejumlah ruang pelayanan, instalasi, dan bagian administrasi rumah sakit.

Redaksi mendapatkan informasi rincian yang tercantum dalam dokumen:

| Ruang/Instalasi | Nilai Jaspel |

| Poliklinik Rawat Jalan | Rp34.291.415,54 |

| IGD | Rp53.421.541,79 |

| OK | Rp46.289.259,48 |

| ICU | Rp40.809.275,40 |

| Bougenville | Rp32.838.389,46 |

| Perinatologi | Rp40.352.610,06 |

| Anggrek | Rp49.203.614,65 |

| Endoscopy | Rp2.490.901,86 |

| Flamboyan | Rp30.299.655,07 |

| Teratai | Rp26.154.469,48 |

| Dahlia | Rp43.057.404,57 |

| Tulip | Rp15.941.771,87 |

| Chrysant | Rp64.237.314,05 |

| VK Bersalin | Rp9.882.663,70 |

| Phonek | Rp36.236.433,57 |

| Anestesi | Rp18.768.097,16 |

| Fisioterapi | Rp16.140.563,56 |

| Laboratorium | Rp31.608.603,64 |

| Radiologi | Rp19.503.180,97 |

| Administrasi | Rp156.400.809,69 |

| Struktural | Rp51.612.267,20 |

| Apotek | Rp43.792.226,71 |

| HD | Rp15.640.080,97 |

| BPJS | Rp15.878.254,79 |

| TOTAL | Rp934.070.094,59 |

Informasi yang berkembang menyebutkan, manajemen baru berencana membayarkan jaspel bulan Mei 2026. Jika benar, pembayaran tersebut berarti masih menyisakan pertanyaan besar: bagaimana dengan jaspel bulan-bulan berikutnya dan tunggakan yang disebut telah berlangsung hampir tujuh bulan?

Apakah pembayaran baru dilakukan setelah muncul rencana aksi karyawan lakukan demo?

Bahkan mendapat tekanan dari management supaya tidak demo.

Pertanyaan ini penting dijawab karena hak tenaga kesehatan dan karyawan tidak semestinya bergantung pada ada atau tidaknya tekanan melalui aksi demonstrasi.

Direktur Dikabarkan sering Tidak Berada di Berau

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan Direktur RSUD dr. Abdul Rivai yang menurut informasi sejumlah sumber internal disebut tidak berada di Kabupaten Berau ketika berbagai persoalan tersebut berkembang.

Redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi mengenai agenda dan alasan ketidakhadiran direktur, termasuk apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.

Informasi lain menyebutkan diduga adanya persetujuan perjalanan atau izin melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Namun, informasi mengenai mekanisme perizinan sang direktur Redaksi masih terus berupaya mengonfirmas keberadaan direktur apakah ada diberau.

Jika benar direktur sedang berada di luar daerah, publik berhak mengetahui siapa pejabat yang menjalankan fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan strategis selama ketidakhadirannya.

Terlebih, rumah sakit sedang menghadapi persoalan yang menyangkut hak karyawan, ketersediaan obat, serta kelangsungan pelayanan pasien.

Siapa yang bertanggung jawab memastikan persoalan tersebut tetap ditangani? Apakah sudah ada pelaksana tugas atau pejabat yang diberikan kewenangan secara resmi?

AKPERSI Kaltim Minta Bupati Turun Tangan

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kalimantan Timur menyoroti tata kelola manajemen RSUD dr. Abdul Rivai.

AKPERSI meminta Bupati Berau tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit, termasuk mempertimbangkan evaluasi jabatan direktur apabila ditemukan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan rumah sakit.

Menurut sorotan organisasi tersebut, persoalan yang muncul tidak boleh hanya diselesaikan melalui pembayaran sebagian tunggakan jaspel. Pemerintah daerah perlu memastikan akar persoalan keuangan, pengadaan obat, pembayaran kewajiban kepada distributor, serta tata kelola BLUD diperiksa secara terbuka.

Evaluasi juga perlu menjawab apakah perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan BPJS, kewajiban operasional, dan pembayaran hak karyawan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Sebab, RSUD dr. Abdul Rivai bukan sekadar unit usaha pemerintah daerah. Rumah sakit tersebut memikul tanggung jawab pelayanan kesehatan masyarakat Berau.

Bukan Sekadar Utang Jaspel, Ada Persoalan Tata Kelola

Kekosongan obat dan tunggakan jaspel, apabila terkonfirmasi, memperlihatkan persoalan yang tidak bisa dipandang sebagai masalah rutin administrasi.

Keduanya menyangkut dua unsur mendasar dalam pelayanan rumah sakit: ketersediaan kebutuhan medis bagi pasien dan pemenuhan hak orang-orang yang menjalankan pelayanan tersebut.

Publik juga berhak mengetahui apakah terdapat tunggakan kepada distributor farmasi, berapa nilai kewajiban rumah sakit, bagaimana kondisi arus kas BLUD, serta mengapa pembayaran jaspel dapat tertunda berbulan-bulan.

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Bupati, Sekda, dan Dinas Kesehatan perlu memberikan penjelasan berdasarkan data, bukan sekadar pernyataan normatif.

Redaksi juga mendorong pemeriksaan terhadap laporan keuangan BLUD, realisasi pendapatan dan belanja, daftar kewajiban kepada pihak ketiga, serta mekanisme pembayaran jasa pelayanan karyawan.

AKPERSI Kaltim meminta manajemen RSUD membuka lima dokumen: laporan keuangan BLUD 2026, daftar utang distributor obat, laporan stok farmasi, rekapitulasi jaspel tujuh bulan, dan surat tugas atau izin direktur.

Pasalnya, ketika obat dikabarkan kosong dan hak karyawan tertunda hingga berbulan-bulan, pertanyaan publik menjadi sederhana: ke mana arah pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah ini?

Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Direktur RSUD dr. Abdul Rivai, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Sekretaris Daerah, dan Bupati Berau terkait kekosongan obat, tunggakan jaspel, kondisi keuangan BLUD, serta informasi mengenai keberadaan direktur yang diduga sering keluar Berau?

Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait tetap terbuka untuk dimuat secara proporsional.(**).

DPD AKPERSI Kaltim. 

Tanggapi Berita Ini