faktual.net,Gowa,Sulsel — Ketua DPW KPK Independen Provinsi Sulawesi Selatan, Suleman, menegaskan bahwa fungsi kontrol publik harus dijalankan secara tegas, objektif, profesional, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Menurut Suleman, pengawasan publik tidak boleh berubah menjadi tindakan menghakimi.
Tuduhan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum melalui proses verifikasi dan pembuktian yang memadai. Sabtu (19/9/2026)
“Jangan menghakimi sebelum membuktikan. Jangan menuduh sebelum memverifikasi. Jangan bertindak tanpa dasar hukum.”
Prinsip tersebut menjadi landasan KPK Independen Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi kontrol publik.
Enam Mekanisme Kontrol Publik
KPK Independen Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan enam mekanisme:
1. Berpikir
2. Memverifikasi
3. Mengawasi
4. Menganalisis
5. Melaporkan
6. Mengawal
Setiap temuan harus didukung data, didokumentasikan dengan baik, diverifikasi, dan apabila terdapat indikasi pelanggaran, disampaikan melalui jalur serta mekanisme hukum yang tepat.
Bukan Untuk Mencari Musuh
KPK Independen Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pengawasan bukan untuk mencari musuh, keuntungan pribadi, maupun kepentingan kelompok.
Pengawasan dilakukan untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan hukum dihormati, kebijakan diawasi, anggaran dikawal, dan kepentingan masyarakat diperjuangkan melalui jalur yang benar.
Satu temuan yang valid.
Satu laporan yang berbasis data.
Satu pengawasan yang dilakukan dengan benar.
“Kami ada karena kami berpikir. Kami bergerak karena kami peduli.”
KPK INDEPENDEN
Kontrol Publik Kebijakan Independen
Kalau yang Anda maksud semua judul/subjudul dibuat kecil dan tidak menggunakan huruf kapital besar, format ini sudah disesuaikan.
Reporter : Sattu
