Faktual.Net, Jakarta-Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Rabu (12/2).
Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda mengatakan, usulan pembangunan infrastruktur masih mendominasi rencana pembangunan tahun 2021 mendatang, yakni sebanyak 705 usulan. Disusul dengan 113 usulan penyedia barang untuk kebutuhan masyarakat, 80 usulan penyedia sarana kebersihan, dan 18 usulan pelatihan.
“Total usulan yang masuk ke tingkat kecamatan sebanyak 970 usulan, dengan total anggaran Rp 281 miliar. Dari angka itu, 916 usulan diteruskan ke tingkat kota, 9 usulan teranggarkan di tahun 2020, dan 45 usulan ditolak,” kata Syamsul Huda.
Ia menambahkan, dijelaskannya tujuh kelurahan yang ada membahas 1.004 usulan. 970 usulan diteruskan ke tingkat kecamatan, 5 usulan teranggarkan di tahun 2020, dan 29 usulan ditolak.
Namun saat Pra Musrenbang tingkat kecamatan, sebanyak 916 usulan yang diteruskan ke tingkat kota, 11 usulan teranggarkan di tahun 2020, dan 43 usulan di tolak.
“Ada usulan yang kita tolak karena beberapa hal. Pertama karena usulan tidak dapat dilaksanakan secara teknis, duplikasi usulan, dan terkendala dengan kepemilikan aset,”ujarnya.
Untuk usulan prioritas yakni, pembangunan saluran air di RW 01 Jalan Telaga Raya Kelurahan Sunter Jaya, pembangunan Kantor Kelurahan Kebon Bawang dan perbaikan atau pemeliharaan ruas jalan rendah di Jalan RE Martadinata tepatnya di depan ex. Pos 3 pelabuhan,
“”Usulan prioritas berasal dari setiap kelurahan di kecamatan,”ungkapnya.
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, yang hadir dalam kesempatan itu menyarankan agar camat dan lurah berkolaborasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) jemput bola terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak lagi menunggu laporan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Camat dan Lurah serta UKPD agar sudah mulai mensosialisasikan dan turun mencari ‘masalah’. Jangan lagi menunggu laporan data masukan dari masyarakat. Dan sampaikan pengertian bahwa untuk mengembangkan pengembangan SDM atau kemampuan dari masyarakat itu lebih penting, bukan hanya soal sarana dan prasarana pendukung seperti kegiatan fisik,”katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Hasan Basri Umar menerangkan, pihaknya akan mempertahankan usulan hasil Musrenbang ini hingga ke tingkat provinsi. Sebab usulan itu merupakan kebutuhan masyarakat.
“Tentu teman-teman dewan yang dari dapil (daerah pemilihan) setempat juga mempertahankan usulan itu. Nanti tinggal bagaimana kami anggota dewan yang dapilnya Tanjung Priok juga mempertahankan itu,” tutupnya.(Johan/Amin)
