Faktual.Net MAROS, — Massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros menggelar demonstrasi di Jalan Poros Maros–Makassar, Rabu (24/6/2026), dengan mengusung grand issue “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran: Kembalikan Khittah Reformasi.”
Aksi diawali dengan pemblokiran sebagian ruas Jalan Poros Maros–Makassar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Dalam aksi tersebut, massa juga menghadang sekitar empat unit mobil rombongan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang sedang melintas menuju Kabupaten Wajo.
Saat menghentikan rombongan tersebut, massa melakukan dialog dengan para sopir kendaraan. Ketika ditanya mengenai tujuan perjalanan mereka, salah seorang penumpang menjawab singkat, “Iye nak, mau ke Wajo.”
Momen tersebut menjadi perhatian massa aksi mengingat program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu isu yang mereka soroti dalam demonstrasi kali ini. Menurut mereka, seluruh program pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua PMII Maros, Muh. Alif Al Isra, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami menuntut evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih. Semangat reformasi harus dikembalikan pada relnya agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak berjalan tanpa pengawasan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua SAPMA PP Maros, Ahmad Takbir Abadi, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kritik yang kami sampaikan hari ini adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa dan daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat,” ujarnya.
Selain mengangkat isu nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan kebijakan BBM, massa aksi juga menyoroti sejumlah persoalan daerah, di antaranya polemik mutasi guru di Kabupaten Maros serta dugaan aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.
Usai berorasi di Jalan Poros Maros–Makassar, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Maros. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Maros, Muh. Gemilang Pagessa Lesehan, yang menyatakan kesediaannya menerima dan mengawal aspirasi yang disampaikan.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan dan berakhir dalam keadaan aman serta tertib setelah massa menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Kabupaten Maros.
