Faktual.net, Morowali – Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, kembali menjadi sorotan setelah dilanda banjir yang dinilai warga sebagai yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memunculkan kembali pertanyaan serius terkait pengawasan lingkungan, terutama dalam hal penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut.
Warga menyampaikan bahwa banjir besar yang kini kerap terjadi hampir tidak pernah mereka alami sebelum adanya aktivitas industri di sekitar desa. Namun, sejak adanya kegiatan pertambangan yang diduga melibatkan PT IGIP di sekitar kawasan tersebut, kondisi lingkungan mulai menunjukkan perubahan yang signifikan, khususnya dalam pola aliran air dan daya tampung tanah terhadap curah hujan tinggi.
Sejumlah warga menyoroti bahwa perubahan tata guna lahan di sekitar wilayah hulu dan lereng telah diduga mengurangi fungsi daerah resapan air. Akibatnya, air hujan tidak lagi terserap secara optimal dan langsung mengalir ke pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase desa yang dinilai tidak lagi mampu menahan peningkatan volume air.
“Dulu tidak pernah sampai seperti ini. Air memang ada kalau hujan deras, tapi tidak pernah masuk sampai merendam rumah. Sekarang hampir setiap hujan besar terjadi banjir,” ungkap salah satu warga Desa Sambalagai, Minggu (10/05/26).
Di tengah kekhawatiran masyarakat tersebut, sorotan utama kini mengarah pada aspek AMDAL yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar. Warga menilai bahwa jika AMDAL dijalankan secara ketat dan sesuai standar, maka potensi dampak seperti banjir seharusnya dapat diminimalisir sejak awal.
Pemuda Kabupaten Morowali, Moh Zidik Saputra, juga menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya evaluasi serius terhadap implementasi AMDAL di lapangan. Menurutnya, AMDAL tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus benar-benar menjadi dasar pengendalian dampak lingkungan secara nyata.
Ia menilai bahwa setiap perubahan bentang alam akibat aktivitas industri wajib diikuti dengan kajian teknis yang berkelanjutan, termasuk pemantauan sistem hidrologi, kondisi tanah, serta kapasitas daerah resapan air.
“AMDAL itu bukan sekadar formalitas perizinan, tetapi instrumen ilmiah untuk mengendalikan dampak lingkungan. Jika terjadi banjir berulang di wilayah sekitar operasi, maka perlu dipertanyakan sejauh mana implementasi AMDAL tersebut benar-benar dijalankan di lapangan,” tegas Moh Zidik Saputra.
Ia juga menekankan perlunya audit lingkungan secara independen untuk memastikan apakah rekomendasi AMDAL benar-benar dipatuhi oleh pihak perusahaan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, potensi kerusakan lingkungan akan terus meningkat dan dampaknya akan ditanggung langsung oleh masyarakat.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah Kabupaten Morowali dan instansi terkait untuk tidak hanya mengandalkan dokumen AMDAL yang ada, tetapi juga melakukan verifikasi langsung di lapangan secara berkala, terutama pada wilayah yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan.
Di sisi lain, warga Desa Sambalagi juga mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan AMDAL di wilayah tersebut. Mereka menilai transparansi menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Hingga saat ini, pihak perusahaan yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait banjir yang terjadi di Desa Sambalagi. Masyarakat masih menantikan klarifikasi dan langkah penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.
