Faktual.Net, Malut,Tidore. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Masa Persidangan II Tahun 2025. Acara yang digelar Rabu (29/4/2025) di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan ini mengagendakan penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, dan dihadiri oleh 19 dari 25 Anggota DPRD, Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Dalam pidatonya, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan komitmen pemerintah daerah menyelaraskan langkah dengan Pemerintah Pusat, khususnya terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja negara.
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah langkah berani yang krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, dan kemampuan memprioritaskan program yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Mantan Wakil Wali Kota dua periode ini menekankan bahwa kondisi ini menuntut daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah dituntut selektif memilih program prioritas yang benar-benar mendesak. Efisiensi anggaran bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan dorongan untuk berinovasi,” tegasnya.
Menyikapi dampak efisiensi di tahun awal RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kota akan melakukan pemetaan ulang (re-mapping) prioritas pembangunan yang berdampak besar bagi ekonomi lokal.
“Langkah strategis yang akan ditempuh adalah memprioritaskan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai lokomotif. Dengan memperkuat infrastruktur pendukung, diharapkan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan PAD,” jelas Wali Kota.
Selain sektor produktif, efisiensi juga akan diformulasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Muhammad Sinen memastikan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan tetap terjaga optimal meski di tengah pengetatan anggaran.
“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindaklanjuti secara serius, terukur, dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah,” tambahnya.
Menutup sambutan, Wali Kota mengajak seluruh elemen menjadikan momen ini sebagai awal pembangunan struktur keuangan yang lebih tangguh.
“Dengan komitmen bersama, saya optimis kita mampu mencapai target menuju visi: Terwujudnya Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju dan Berkelanjutan untuk Semua,” pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara DPRD, Sarmin Mustari, menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mencakup berbagai sektor pembangunan.
Di sektor Pendidikan, disarankan melakukan audit internal dan pemerataan akses belajar. Sektor Kesehatan diarahkan untuk transformasi penanganan stunting dan audit kinerja layanan.
Untuk sektor Tenaga Kerja, DPRD merekomendasikan pembaruan kurikulum pelatihan dan pembuatan platform digital “Tidore Karir”. Sektor Sosial diminta merestrukturisasi program KUBE, validasi data DTKS, serta transformasi bantuan sosial menuju graduasi mandiri.
“Sektor Pertanian dan Perikanan juga mendapat perhatian, mulai dari intensifikasi produksi hingga pengaktifan kembali Koperasi Nelayan untuk menjamin ketersediaan dan harga BBM serta es balok,” jelas Sarmin.
Rekomendasi juga menyasar sektor Ekonomi Kreatif, Koperasi, hingga tata kelola pemerintahan.
“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari output saja, tapi juga outcome, dimana manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.
