Faktual.Net, Malut,Tidore. Sektor retribusi di Pelabuhan Ferry Galala, Kecamatan Oba Utara, kini menjadi sorotan tajam parlemen. Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera melakukan perombakan total pada sistem penataan pintu masuk dan kawasan parkir demi mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya indikasi pengelolaan yang belum maksimal di salah satu pintu masuk utama Kota Tidore tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurahman Arsyad, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan dari sektor pelabuhan selama ini belum tergarap optimal. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk menutup celah-celah kebocoran retribusi.
“Kami mencermati banyak titik sumber PAD yang belum dikelola secara maksimal. Evaluasi harus segera dilakukan agar tidak ada lagi retribusi yang bocor di kawasan pelabuhan,” tegas Abdurahman.
Situasi keuangan daerah yang kini dibayangi kebijakan pemangkasan anggaran pusat menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Abdurahman mengingatkan bahwa Dishub harus menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, OPD teknis tidak punya pilihan selain bekerja ekstra. Optimalisasi lahan parkir di Galala adalah solusi nyata untuk mendongkrak pendapatan daerah yang saat ini sedang terdampak efisiensi,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD dijadwalkan segera memanggil Dishub dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) waktu dekat. Salah satu agenda krusial yang akan dibahas adalah modernisasi sistem melalui kerja sama pihak ketiga.
Audit Lahan Parkir: Memaksimalkan setiap jengkal lahan yang tersedia di pelabuhan.
Sistem E-Ticketing: Mendorong pengelolaan digital untuk transparansi total.
Evaluasi Kinerja: Meninjau kembali efektivitas penagihan di lapangan.
“RDP nanti akan membedah persoalan ini secara komprehensif, termasuk mematangkan rencana kerja sama pengelolaan sistem e-ticketing. Kami ingin pengelolaan pelabuhan kita lebih transparan dan modern,” pungkas Abdurahman
