Faktual.net – Jakarta Utara, DKI Jakarta – Senin, 1 Desember 2025 – Sejumlah warga di sebuah kompleks perumahan di Gading Resort Residence (GRR) yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, mengungkapkan kekecewaan dan keresahan mereka terkait dugaan ketidakjelasan pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) oleh pengurus. Mereka mendatangi kantor pengelola pada hari ini untuk mencari kejelasan setelah berbulan-bulan merasa diabaikan.
Menurut laporan yang diterima dari warga, indikasi masalah ini muncul sejak September 2024 hingga September 2025. Pengawas kompleks telah mengirimkan surat verifikasi kepada pengurus pada 28 Oktober, namun tidak mendapat respons hingga saat ini.
“Kami sudah mengirim surat untuk verifikasi, tapi tidak ada jawaban,” ujar Alexander. “Kami juga bertanya kepada Building Manager dari Colliers, Stanley, tetapi beliau tidak bisa memberikan konfirmasi karena tidak memiliki akses ke data keuangan,” tambah Alexander.
Upaya untuk mendapatkan klarifikasi juga dilakukan dengan mengirim surat kepada Finance Manager saat itu, Herlina. Namun, surat tersebut juga tidak direspons. Warga merasa bingung karena meskipun Herlina dikabarkan sudah berhenti, tagihan bulan Oktober dan November masih mencantumkan tanda tangannya.
“Kami mempertanyakan status ini, tapi tidak ada kejelasan,” lanjutnya.
Selain itu, surat permintaan data yang dikirimkan kepada panel pada 6 November juga belum mendapatkan jawaban hingga hari ini. Karena masa tugas pengawas periode 2022-2025 telah berakhir pada 11 November, warga berinisiatif untuk mencari kejelasan langsung ke kantor pengelola.
“Kami sudah bertanya berkali-kali di grup WA, meminta pengurus untuk menyatakan secara jelas dan memberikan bukti pembayaran, tetapi tidak ada jawaban,” jelas warga tersebut.
“Akhirnya, kami memutuskan untuk datang sendiri ke kantor hari ini,” tegasnya.
Selain masalah IPL, warga juga melaporkan adanya indikasi pembayaran IPL yang sudah dilakukan, namun kemudian dikembalikan pada bulan November-Desember 2024. Pertanyaan mengenai hal ini juga belum mendapatkan jawaban.
Warga juga menyoroti kasus legal terkait sengketa pembayaran security service sebelum periode saat ini. Meskipun pengadilan telah memenangkan pihak pengelola pada Desember 2024, anehnya pada 27 Desember dilaporkan adanya pembayaran yang dilakukan.
“Kami sudah bertanya berkali-kali di grup WA, tapi tidak ada yang memberikan penjelasan,” keluh Alex.
Dari hasil pengecekan langsung ke kantor pengelola, warga menemukan indikasi kuat bahwa pengurus tidak membayar IPL sejak September tahun lalu hingga Agustus 2025. Namun, mereka masih perlu melakukan verifikasi lebih lanjut dengan memeriksa rekening koran bank.
“Kami melihat dari sistem, sepertinya tidak ada pembayaran. Ini yang menjadi perhatian besar kami,” tegas Herrianto.
Warga juga mengeluhkan bahwa pengurus memiliki kebebasan untuk melakukan pembelian tanpa tender, sementara pengawas tidak memiliki wewenang untuk memeriksa atau mengetahui detail transaksi. Hal ini memicu keributan dan ketidakpercayaan di antara warga.
Salah seorang tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang hukum turut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Ia juga berharap peran pemerintah lebih besar dalam mengawasi pengelolaan kompleks perumahan, karena masalah serupa juga terjadi di banyak tempat.
Alexander juga menyoroti adanya upaya intimidasi terhadap warga yang vokal dalam menyuarakan masalah ini, “Mereka menilai bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang ITE dan merupakan upaya untuk membungkam kritik,” tegas Alex.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak melarang warga Jakarta untuk tinggal di kompleks tersebut, namun mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pengurus dalam pengelolaan keuangan kompleks. Mereka berharap masalah ini dapat segera diselesaikan demi kepentingan bersama seluruh warga.
Welly Massie berharap, “Calon pemimpin baru yang sudah berkomitmen di atas materai akan mengikuti aturan dan undang-undang untuk membuat link akses warga agar dapat memeriksa keuangan kapan saja dan siap bertemu membahas segalanya demi kemajuan Gading Resort Residence dengan kondisi transparansi, menjamin tidak akan ribu-ribut mengenai pertanyaan keuangan dan lain sebagainya di dalam group karena sudah dibuat link akses untuk warga dan bisa berjumpa membahas masalah,” ujar Welly Massie.
Ketika awak media mengkonfirmasi Dimas selaku pengurus periode lalu yang telah berakhir masa kepengurusan di 11 November 2025. Maka pada Selasa, 2 Desember 2025 Pukul 07.19 WIB merespons komunikasi melalui WA.dan menolak/keberatan atas pemberitaan tersebut, “Apakah tidak ada wawancara ke pihak kami agar berimbang?” tanya Dimas.
Selanjutnya Dimas mengatakan bahwa hari ini ke Luar Negeri, “Saya hari ini padat dan sore sudah berangkat ke LN sampai hari Jumat,” ucap Dimas.
Lebih lanjut Dima menyatakan kesiapan diwawancarai pada Jumat malam, “So saya bisa Jumat malam jam 6-7,” tegasnya.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
