Faktual.net – Kapuas, Kalteng – Aksi Protes didepan Kapolres Kapuas pad Rabu 5 Nopember dilakukan oleh Aliansi Dayak Bersatu – ADB -Kalteng, Aliansi Masyarakat Adat Dayak ( AMAD), Pemuda Pancasila, Bakormad, Borneo Sarang Paruya Se-tanah Borneo, bersama dengan tokoh masyarakat serta aktivis lain nya.
Diketahui aksi ini menuntut 2 warga Dayak yakni Sostro Demen Sawang & Donni yang ditahan di Polres Kapuas.
Selain itu pendampingan warga menyampaikan aspirasi memperjuangkan plasma 20% dari luasan HGU PT.KMJ ( Kapuas Maju Jaya ) . Ketentuan ini sudah di atur UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan yang mewajibkan investor pemegang HGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun untuk warga sekitar 20% dari HGU yang di miliki, UU Cipta Marga No.11 tahun 2020, Permentan ( Peraturan Menteri Pertanian ) No.18 tahun 2021. Semua Ketentuan mengatur kewajiban plasma 20%.
Menurut Megawati Ketua ADB mengatakan bahwa aspirasi tersebut juga adalah hak warga negara yang di jamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 “dimana setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berpendapat dan berserikat
Massa aksi sekitar 300 orang yang berasal dari 6 desa yaitu: Tumbang Mamput, Jangkang, Sungei Ringin, Tukun, Tumbang Nusa, Tumbang Diring dan juga dukungan masyarakat dari Murung Raya , P.alangka Raya serta Kapuas.
Sebelum aksi massa terlebih dahulu melakukan Ritual dan menggunakan seperti baju Adat, Lawung/ sumping, senjata pusaka seperti Mandau , Duhung.
Aksi berjalan lancar tanpa anarkis, hanya orasi yang berisi tuntutan agar warga Dayak yang ditahan Kapolres Kapuas dibebaskan.
Orasi pembuka dilakukan oleh Ipang sebagai perwakilan warga. Ipang mempertanyakan mengapa sampai 2 warga Dayak ini ditahan dan meminta agar dilepaskan.
“Polisi di gaji oleh rakyat kenapa polisi lebih melindungi yang berduit seperti penguasa , investor dari pada masyarakat lemah”, teriak Ipang.
Sementara Megawati Ketum Aliansi Dayak Bersatu ( ADB Kalteng) dalam orasi nya menuntut agar 2 tahanan Warga Dayak tersebut dibebaskan dalam tempo waktu 1x 24 jam tanpa syarat yaitu
“Restorative Justice( RC ), mengingat ke 2 Aktivis Dayak tersebut tidak melakukan unsur pidana seperti pengrusakan, anarkis, pengancaman dan gangguan Kamtibmas dan lainnya” Ucap Mega.
Risben Asmin orator dari Pemuda Pancasila & Bakormad Kabupaten Kapuas
Menyampaikan pernyataan sikap nya agar pihak polisi tidak arogan dan mengkriminalisasi masyarakat lemah
“Sudah saat nya Polisi melakukan reformasi total dalam tubuh polisi sendiri sesuai yang di inginkan Presiden Prabowo tegas”, Risben.
Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma, S.I.K., M.A.P. bersedia menerima 8 perwakilan untuk masuk secara langsung menyampaikan tuntutan pembebasan 2 tahanan tersebut dan Kapolres bersedia membantu dengan melengkapi beberapa persyaratan. Persyaratan.yang dimintapun sudah dilengkapi Rabu malam.
Megawati berharap proses penangguhan tahanan ini bisa berakhir dengan Restorative Justice( RC ) dan dapat berjalan cepat mengingat 300 warga masyarakat yang hadir datang dari desa desa yang jauh.
300an Warga bertahan di Kapuas dengan dana yang terbatas. Warga diinapkan di rumah Betang Bukit Ngalangkang Kapuas. Dilaporkan: Oleh Endharmoko
