Faktual.Net, Pekalongan, Jateng – Suasana Balai Desa Watussalam, Kecamatan menyampaikan aspirasi mereka, menuntut kejelasan dan transparansi terkait pengelolaan program serta dana desa yang dinilai tidak pernah terbuka sejak tahun 2019.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut difasilitasi langsung oleh pihak Kecamatan Buaran dan Polsek Buaran agar berjalan kondusif. Dalam forum itu, perwakilan warga bertemu dengan Kepala Desa Watussalam, Heru Dwi Anto, untuk meminta penjelasan sekaligus bukti dokumen resmi, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019–2024.
Menurut warga, berbagai program desa seperti ketahanan pangan, peternakan, pengelolaan kafe, hingga pembangunan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dinilai tidak jelas pelaksanaannya. Mereka menduga adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan aset desa yang kini juga tengah diselidiki oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
“Warga hanya mendengar isu soal program peternakan sapi, kambing, lele, sampai kafe desa. Tapi sampai sekarang, kami belum pernah melihat hasilnya. Tidak ada sosialisasi, tidak ada keterbukaan informasi,”
ujar Yusuf, salah satu warga yang turut hadir dalam forum tersebut.
Yusuf juga menyoroti pembangunan dapur MBG yang berdiri di atas tanah bengkok desa tanpa adanya musyawarah.
“Kalau mau bangun di atas aset desa, seharusnya melibatkan tokoh masyarakat. Ini tiba-tiba sudah berdiri, tanpa sosialisasi. Warga jadi bingung dan curiga,” tambahnya.
Warga menegaskan bahwa tuntutan mereka sederhana — transparansi. Mereka hanya ingin kepala desa membuka secara jujur seluruh data penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.
“Warga hanya ingin bukti, bukan janji. Kalau semua terbuka, enggak akan ada kecurigaan,” pungkas Yusuf.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Watussalam Heru Dwi Anto mengakui bahwa pembangunan dapur MBG memang dilakukan secara cepat karena adanya batas waktu dari pihak pengelola. Ia menjelaskan bahwa proses administrasi dan perjanjian sewa lahan akan dilengkapi setelah bangunan selesai didirikan.
“Waktu itu memang harus didirikan cepat karena ada deadline. Kami sudah sarankan supaya pihak pengelola segera mengurus izin dan surat perjanjian sewanya,” jelas Heru.
Heru menambahkan, pihaknya kini sedang menyiapkan seluruh data dan dokumen yang diminta warga agar bisa dijelaskan secara terbuka.
“Kami akan berupaya menyiapkan semua data yang diminta warga supaya persoalan ini bisa terang benderang,” ujarnya.
Terkait tudingan adanya program peternakan sapi yang tak pernah terealisasi, Heru membantah.
“Kalau sapi memang tidak ada. Yang ada itu program ketahanan pangan berupa ternak ayam dan kambing, dan sudah terealisasi. Ada dokumentasinya, nanti akan kami tunjukkan,” katanya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan dana desa Watussalam telah dilaporkan dan tengah dalam proses penelusuran oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Warga berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan agar lebih transparan dan akuntabel.
Pertemuan antara warga dan pemerintah desa dijadwalkan akan berlanjut usai salat Jumat, dengan agenda utama membahas penyerahan dokumen RKP dan LPJ tahun 2019–2024.
Tim/Red
