faktual.net, Kendari, Sultra. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pendidikan distruktur APBN 2025 sebesar 724,3 Triliun rupiah, meningkat dari 665 Triliun rupiah pada tahun 2024. Ini adalah pengalokasian terbesar dalam sejarah APBN Indonesia. Dengan pengalokasian dana sebesar ini diharapkan kualitas pendidikan Indonesia akan lebih maju dan berkualitas. Dengan dukungan anggaran sebesar itu, maka tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak mengkualitaskan pendidikan Indonesia.
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei pada setiap tahunnya adalah momentum bagi semua pihak terkhusus bagi penyelenggara negara untuk merefleksi sekaligus mengevaluasi sudah sejauh mana perjalanan panjang dunia pendidikan Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Irmawati, SE.,SH.,MH di Hardiknas tahun 2025 yang jatuh pada hari Jumat mengajak kepada semua stakeholder, semua pihak, penyelenggara pemerintahan di Kota Kendari, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk mengambil peran memajukan kualitas pendidikan Kota Kendari.
Bagi Irmawati, kemajuan Kota Kendari dimasa depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana keberhasilan dunia pendidikan Kota Kendari hari ini. Sebab, 10 atau 20 tahun kedepan Kota Kendari akan dipimpin oleh generasi yang sedang menempuh pendidikan hari ini disemua jenjang.
Irmawati menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah Undang – Undang Dasar. Karena ini adalah amanah Undang – Undang maka semua pihak harus berperan dan tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja.
“Pendidikan ini kan amanah Undang – Undang, maka semua pihak, semua elemen, semua stakeholder harus ambil bagian dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Kendari”, ucap Irmawati pada Jumat, 2 Mei 2025 di Kendari.
Irmawati mencontohkan, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada dinas pendidikan yang konsentrasi mengurus persoalan pendidikan di Kota Kendari. Pertanyaannya? Apakah masalah pendidikan di Kota Kendari hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan saja? Jawabannya tentu tidak, tapi tanggungjawab semua OPD.
“Contoh : masalah anak jalanan yang putus sekolah kemudian mencari uang dilampu merah. Untuk mengatasi masalah ini, maka bukan hanya dinas pendidikan tapi harus ada campur tangan semua pihak. Harus ada campur tangan dinas sosial, harus ada kesadaran orang tua dari anak – anak tersebut. Dan untuk membangun kesadaran dari orang tua anak – anak tersebut maka pemerintah ditingkatan paling bawah harus mengambil peran. RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan harus mengambil peran”, kata Irmawati.
Irmawati juga menambahkan bahwa persoalan yang dihadapi Kota Kendari hari ini adalah masih banyaknya anak – anak putus sekolah yang kemudian beraktifitas dilampu merah mencari uang. Ini adalah masalah yang umum di Kota Metropolitan, tentu terhadap hal ini, maka semua pihak tidak bisa tinggal diam.
“Masalah krusial dipendidikan Kota Kendari adalah anak – anak putus sekolah yang lebih memilih mencari uang dijalanan”, sebut Irmawati dengan menambahkan bahwa anak – anak ini kebanyakan korban dari eksploitasi oknum atau orang tuanya”, sebut wanita yang juga merupakan pengusaha di Kota Kendari ini.
Menutup pembicaraan dengan faktual.net, Irmawati berpesan bahwa Kota Kendari adalah rumah bersama bagi beragam etnis, beragam agama, beragam profesi. Jangan lagi ada anak – anak Kendari, generasi muda Kendari yang putus sekolah dan beralih profesi jadi anak jalanan.
“Saya mengajak kepada semua pihak, khususnya pemerintah Kota Kendari serta para orang tua siswa, mari kita peduli terhadap pendidikan generasi muda Kota Lulo, Kota yang kita banggakan bersama. Sebab, masa depan Kota ini akan sangat bergantung dari kualitas generasi mudanya yang sedang dan harus menempuh pendidikan hari ini”, tutupnya.
Reporter : Aco RI
