Faktual.net – MUARA TEWEH – 09 November 2026 – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (DPP LPKP) Kalimantan Tengah, Jhon Kennedy, menyampaikan pernyataan tegas dan berani terkait penyelesaian konflik lahan di Desa Muara Pari dan Desa Karendan, Kabupaten Barito Utara, yang melibatkan warga dan perusahaan PT Nusa Persada Resources (NPR).
Dalam konferensi pers yang digelar di Cafe Resto Jakarta, Jalan Taman Remaja, Gang Kalemo, Jhon Kennedy menegaskan satu hal yang tidak bisa ditawar: keputusan atas lahan sengketa harus berakar pada fakta di lapangan, bukan sekadar kesepakatan di ruang rapat.
“Permasalahan konflik lahan tidak bisa selesai hanya di atas meja. Penentuan penerima dana tali asih tidak boleh semata-mata bertumpu pada pembahasan administratif ataupun kesepakatan di ruang rapat. Harus ada pembuktian mengenai penguasaan dan pengelolaan lahan.“
TEGAS: TANPA PENGUKURAN FAKTUAL, KEPUTUSAN TIDAK SAH
Jhon Kennedy menegaskan pihaknya tidak akan menerima kesimpulan maupun keputusan apa pun dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Utara, apabila tidak didasarkan pada hasil pengukuran faktual yang dilakukan langsung di lokasi lahan.
“Pada waktu itu kami meminta Pemkab untuk menurunkan BPN Barito Utara melakukan pengecekan, validasi, serta verifikasi agar dalam penyelesaian nanti tidak menyimpang. Minimal dilakukan terhadap lahan yang benar-benar dikelola oleh masyarakat. Keadilan dalam pemberian tali asih dari perusahaan kepada warga pengelola lahan hanya bisa diwujudkan melalui pengukuran faktual. Harus dibuktikan dengan bukti pengelolaan dan legalitas yang sudah masuk ke tim verifikasi desa sebagaimana diminta oleh perusahaan.”
KRITIK TEGAS PT NPR: JANGAN MENGABAIKAN SURAT BUPATI
Jhon Kennedy juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap PT NPR yang dinilainya belum menunjukkan profesionalisme, justru berpotensi memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai terkesan mereka (PT NPR) membangun konflik antarwarga. Silakan berikan dana tali asih kepada pihak yang benar-benar berhak, memiliki legalitas, mempunyai bukti pengelolaan, dan didasarkan pada pengukuran faktual di lapangan. Saya kira jika pendekatan ini dijalankan, masalah bisa selesai dengan baik tanpa konflik.”
Ia mempertanyakan keberanian perusahaan mengabaikan arahan resmi pemerintah daerah:
“Mereka siapa berani mengabaikan Surat Bupati Barito Utara Nomor 500/118/Eksda tanggal 14 September 2026? Bupati sudah memberikan jalan keluar yang baik. Laksanakan saja itu, masalah bisa selesai. Jika tidak diindahkan, kami tidak akan diam.”
TEGAS: SIAP MELAWAN HINGGA TUNTAS
Jhon Kennedy menegaskan komitmen penuh LPKP Kalteng mendampingi masyarakat, sejauh mana pun diperlukan:
“Kami akan terus melawan, baik melalui jalur hukum maupun pergerakan aksi, di daerah maupun di Jakarta. Kami pastikan itu. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar terwujud berdasarkan fakta, bukan keputusan sepihak yang menguntungkan pihak tertentu.“
RAPAT TIM PKS DIJADWALKAN SENIN INI
Menyusul aksi damai masyarakat pada 5 November 2026, Pemkab Barito Utara telah menjadwalkan rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada Senin, 9 November 2026 pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah. Warga berharap rapat ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata menuju pengukuran langsung ke lokasi lahan.
Pernyataan tegas Jhon Kennedy menjadi pengingat bagi semua pihak: keputusan yang adil lahir dari fakta di lapangan, bukan dari kertas di atas meja. Mata masyarakat kini tertuju pada langkah nyata yang akan diambil Pemkab Barito Utara dan PT NPR.
Sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999. Berita ini berdasarkan pernyataan resmi Jhon Kennedy, Ketua DPP LPKP Kalimantan Tengah. Pihak PT NPR belum memberikan tanggapan resmi. Ruang tanggapan tetap terbuka untuk semua pihak terkait.
Red
