Faktual.Net, Kendari, Sultra – Rumah Kebangsaan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang di-launching pada Kamis, 4 Agustus 2022 yang diresmikan lansung Polda Sultra, Dinilai menimbulkan polemik dan mempolarisasi organisasi kemasyarakatan dan pemuda mahasiswa.
Peresmian Rumah Kebangsaan itu dilakukan bersama Kelompok Cipayung Plus terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Sultra yang terdiri dari PMII, HMI, LMND, GMNI, GPM, KAMMI, GMKI, KMHDI, PMKRI, BEM UHO, BEM UNSULTRA.
“Rumah Kebangsaan Sultra yang di-launching pada Kamis, 4 Agustus 2022 kami anggap bukan representasi dari Rumah Kebangsaan Cipayung Plus yang digagas oleh pengurus pusat Cipayung Plus dan diresmikan oleh Kapolri sebagaimana poin (2), juga bukan representasi OKP yang di Sultra,” ungkap Haidir Muhari Ketua Umum DPD IMM Sultra.
Ketum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sultra menjelaskan Gagasan Rumah Kebangsaan Cipayung Plus pada pokoknya adalah gagasan dari organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus di tingkat Nasional yang merupakan hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 23 Maret 2022.
“Rumah Kebangsaan yang diresmikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pada tanggal 27 Juni 2022 dengan nama Rumah Kebangsaan Cipayung Plus,” ungkapnya kepada media ini.
Ia menyampaikan keberatan atas dihilangkannya nama Cipayung Plus dari Rumah Kebangsaan Cipayung Plus menjadi Rumah Kebangsaan Sultra.
“Penghilangan ini kami anggap mencederai gagasan Cipayung Plus sebagaimana telah dijelaskan pada poin I dan II,” jelasnya.
Rumah Kebangsaan Sultra tidak hanya melibatkan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus, tetapi juga dua BEM perguruan tinggi di Sultra. Sementara itu perguruan tinggi di Sultra tidak hanya dua perguruan tinggi tersebut. Hal ini diungkap oleh Haidir Muhari.
“Kegiatan itu berpotensi bahwa menimbulkan polarisasi OKP-OKP yang ada dan dinilai dapat memecah belah dan mengakibatkan polarisasi,” tegasnya.
Haidir mengutarakan jika Rumah Kebangsaan Sultra diasumsikan sebagai rumah bagi Organisasi Kepemudaan (OKP) secara umum yang memiliki jiwa kebangsaan.
“Rumah kebangsaaan ini kami nilai tidak pas, sebab beberapa organisasi Mahasiswa ekstra kampus dan/atau intra kampus lainnya, juga pemuda tidak dilibatkan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dalam undangan launching tersebut, pada Inisiator/Tim Perumus Sekolah Kebangsaan Sulawesi Tenggara tertulis salah satu nama Haidir Ali sebagai Ketum IMM, bukan Haidir Muhari, jika yang dimaksudkan adalah Ketua Umum DPD IMM Sultra. Sementara itu pada spanduk dan flayer yang beredar logo IMM tidak disertakan.
“Kami keberatan atas pencatutan nama Ketua Umum dan nama organisasi yang serampangan tersebut,’ tutup Haidir Muhari.
Reporter: Kariadi
