oleh

Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Terkait Dana Desa

Faktual.net, DKI Jakarta – Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03

Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan
Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Disease 2019, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021, memberikan instruksi:
Kepada : 1. Para Kepala Desa di Provinsi Banten
2. Para Kepala Desa di Provinsi Jawa Barat
3. Para Kepala Desa di Provinsi Jawa Tengah
4. Para Kepala Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Para Kepala Desa di Provinsi Jawa Timur
6. Para Kepala Desa di Provinsi Bali
yang masuk dalam Zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Skala Mikro sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh Pejabat berwenang;
KESATU : Melaksanakan PPKM Skala Mikro sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
KEDUA : Memastikan Dana Desa Tahun 2021 dapat digunakan untuk
kegiatan PPKM Skala Mikro sesuai dengan kewenangan Desa.
KETIGA : Melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APB Desa) untuk pelaksanaan kegiatan PPKM Skala Mikro di
Desa.
KEEMPAT : Pemerintah Desa agar :
a. melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan
penanganan pandemi COVID-19;
b. melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga
masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan Memakai
masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak (3M) serta
membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;
c. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan
Testing, Tracing, Treatment (3T) yang dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
d. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga
Desa yang telah ada;
e. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);
f. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai
keperluan;
g. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan
melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-
19 Daerah.
KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan tanggung jawab.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Reporter: Supriyadi

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :