2019, Disperkimtan Kota Tidore Fokus Tutup Utang

48

Faktual. Net, Tidore – Minimnya anggaran yang dipatok dalam Rancangan APBD tahun 2019 untuk Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Tidore Kepulauan yang berkisar senilai Rp. 5 Milyar, membuat dinas tersebut harus pica otak alias cari akal untuk menutup utang tahun 2018 tentang pembebasan lahan maupun tanaman yang telah dilakukan oleh Pemkot Tikep, Serta persiapan pembebasan lahan untuk pembangunan berkelanjutan.

Dimana untuk pembebasan lahan yang menjadi utang pemkot tikep itu diantaranya pembebasan lahan dan tanaman di desa Kosa Kecamatan Oba terkait dengan pembangunan irigasi, dan pembebasan tanaman di pulau Maitara terkait pembangunan jalan lingkar maitara Kecamatan Tidore Selatan.

“Kalau berdasarkan usulan yang kami sampaikan itu sekitar diatas 10 Milyar, namun belum diakomodir, padahal itu dilakukan untuk membayar sebagian utang tahun 2018, dan sisanya dipakai buat persiapan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang akan dibangun oleh SKPD terkait,” ungkap Kepala Dinas Perkimtan Kota Tikep Iksan M. Saleh saat ditemui Faktual.Net pada Selasa, 16/10/2018 di ruang kerjanya.

Baca Juga :  BRI Cabang Soasio Diduga Bohongi Nasabah

Lebih lanjut, Iksan menjelaskan bahwa usulan yang dilakukan pihaknya tentu didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama antisipasi mengenai masuknya program pengembangan infrastruktur dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi tertuma mengenai program strategi nasional yang bersumber dari APBN, sebab jika terjadi demikian maka kewenangan pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan untuk menyambut program tersebut.

Untuk itu dengan memaksimalkan anggaran yang telah dipatok senilai Rp. 5 Milyar maka sudah tentu akan membebani anggaran pembebasan lahan yang nantinya dibutuhkan untuk Dinas Perkimtan. Belum lagi terkait dengan program pembangunan yang bakal dikerjakan oleh SKPD dilingkup Pemkot Tikep pada tahun 2019 yang kemudian membutuhkan anggaran pembebasan lahan.

Baca Juga :  MPC Pemuda Pancasila Maros, Siap Laksanakan Muscab IV

“Kalau anggaran yang dialokasikan ini kemudian belum cukup untuk membayar setiap program di tahun 2019 yang membutuhkan pembebasan lahan, maka mau tidak mau kita berhutang lagi untuk dibayar pada tahun berikut,” tambahnya.

Olehnya itu ia berharap instansi terkait dalam hal ini Badan Perencanaan Penilitan dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) dapat mensinergikan setiap program prioritas dari masing-masing SKPD yang berkaitan dengan pembebasan lahan, sehingga dalam perencanaan pada tahun 2019 sudah dapat diketahui berapa besar biaya pembebasan lahan yang dibutuhkan.

“Sekarang ini semua proyek atau kegiatan untuk menuju 2019 itukan sudah termuat dalam RPJMD, RKA dan Renstra dari masing-masing SKPD, dari situ kita tinggal melihat SKPD mana saja yang punya pembangunan berkaitan dengan pembebasan lahan,” tambahnya.

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :