Wiranto Masih Menderita “Virus of Syndrom” Orde Baru?

77

Faktual.Net, Jakarta. Arief Poyuono salah seorang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, 7/05/2019 menyatakan ; bahwa

Pemilu 2019 banyak kecurangan adalah sebuah fakta dan bukan opini yang dibangun oleh masyarakat dan Elit.

“Contoh kalau KPU salah melakukan input data hasil suara pencoblosan masyarakat
berulang-ulang kali dan banyak merugikan suara masyarakat yang memilih Prabowo-Sandi dan menguntungkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, itu bukan tidak sengaja tapi sebuah niatan untuk melakukan kecurangan.” ujar Arief.

“Dan banyak kasus lagi misalnya DPT Ganda, surat suara yang sudah tercoblos Pasangan 01 di Boyolali serta daerah-daerah lain yang Masyarakat kehilangan Hak Pilih.
Jadi tuduhan Pemerintah yang mengatakan masyarakat yang menyuarakan kecurangan-kecurangan dan ketidak-beresan penyelenggaraan Pemilu 2019 disebut ‘Provokator’ dan akan ditindak secara hukum, itu namanya Pemerintah Joko Widodo – JK tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini.” tutur Arief.

“Nanti neriakin pejabat negara atau Lembaga negara yang banyak melakukan Korupsi dianggap provakator lagi dan dianggap mendelegitimasi Pejabat negara korup dan Lembaga negara korup, karena dianggap menganggu kerja pejabat negara yang korup.” imbuhnya.

“Jangankan mendelegitimasi KPU penyelenggara Pemilu 2019 yang penuh ketidak-jujuran dan kecurangan, wong mendelegitimasi dan menurunkan Presiden jika menyebabkan kerugian negara dan melanggar perintah konstitusi saja dijamin oleh UUD 1945, apalagi mendelegitimasi KPU yang punya tugas menyelenggarakan Pemilu untuk membentuk pemerintahan dan legislative baru tapi penuh dengan
ketidak-beresan dan curang, sangat dijamin oleh UUD 1945 dan UU.” tegas Arief.

Selama pemilu dijalankan dengan jurdil dan tidak banyak kecurangan pasti masyarakat tidak akan melakukan Kekuatan Rakyat untuk mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu 2019.

“Kalau Wiranto ngancam- ngancam Akan menindak keras masyarakat yang menyuarakan ketidak-beresan KPU dalam Pemilu 2019, mungkin Wiranto masih terjangkit “virus-virus” orde baru, ingat loh people power tahun 1998 itu karena Perlakuan Wiranto sebagai Pangab yang menggunakan kekerasan militer ketika masyarakat protes terhadap ketidak-beresan Pemerintah Suharto dan semoga ini tidak terjadi dengan Joko Widodo ya.” pungkas Arief Poyuono yang juga mantan aktivis 98 ini.

Reporter : Rizal

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :