Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ.
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – Rabu (17/9/2025) -!Rencana restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh kembali mencuat, bagai sinyal darurat yang tak boleh diabaikan.
Menteri BUMN Erick Thohir menyerukan negosiasi langsung dengan pihak China, dengan dalih membereskan beban utang sebelum ekspansi ke Surabaya. Namun, di balik retorika rasional ini, tersembunyi pertanyaan mendasar yang mengusik nurani publik: di mana audit menyeluruh sebelum restrukturisasi dilakukan?
KCJB bukan proyek ecek-ecek. Investasi puluhan triliun rupiah, bunga pinjaman mencekik, biaya konstruksi membengkak tak terkendali, dan skema bagi hasil operasi yang misterius.
Restrukturisasi utang tanpa audit menyeluruh sama saja dengan berjudi dalam kegelapan. Kita tak tahu pasti berapa beban riil yang harus ditanggung, siapa dalang utama di balik pembengkakan biaya, dan seberapa dalam kerugian publik telah menganga.
Erick Thohir boleh saja berlindung di balik perundingan antarnegara, tetapi rakyat Indonesia berhak tahu:
Ke Mana Larinya Puluhan Triliun Rupiah? Rincian cost overrun harus dibeberkan secara transparan. Siapa yang bertanggung jawab atas pembengkakan biaya: pemerintah, konsorsium, atau investor asing?
Jangan sampai rakyat yang menanggung dosa korporasi!
Proyeksi Pendapatan: Mimpi di Siang Bolong? Apakah proyeksi pendapatan operasional KCJB realistis untuk menutupi kewajiban utang? Jangan sampai kita mewariskan lubang fiskal raksasa bagi generasi mendatang!
Akuntabilitas:
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab? Jika terbukti ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek ini, siapa yang harus mendekam di balik jeruji besi? Jangan biarkan para penjahat berdasi lolos dari jeratan hukum!
Tanpa audit yang transparan, restrukturisasi utang hanyalah kosmetik belaka. Lebih parah lagi, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap keseriusan negara dalam mengelola megaproyek infrastruktur dengan akuntabilitas. Negara ini bukan ATM yang bisa dikuras seenaknya oleh para pemburu rente!
Audit menyeluruh harus dilakukan oleh lembaga independen, seperti BPK atau auditor eksternal, dengan laporan yang terbuka untuk diakses oleh seluruh masyarakat. Hanya dengan data yang bersih dan rinci, pemerintah dapat bernegosiasi dengan posisi tawar yang kuat, sekaligus melindungi kepentingan fiskal negara.
Restrukturisasi utang mungkin solusi pragmatis untuk saat ini. Namun, tanpa audit, ia hanyalah kompromi busuk yang berpotensi menunda bom waktu fiskal yang akan meledak lebih dahsyat di masa depan. Puluhan triliun rupiah uang rakyat telah melayang, dan harus ada yang bertanggung jawab atas kerugian ini!
Penulis adalah Ketua PEWARNA Indonesia Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2025-2030.
Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakuktas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ UT Jakarta
Dan Mahasiswa Magister Pendidikan STTI Philadelphia, Banten
