Faktual.net.Gowa, Sulsel — 18 Maret 2026, Pernyataan Kepala Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang mengaku “bosan” melihat postingan jalan rusak kini berubah menjadi bumerang. Ucapan tersebut bukan hanya menuai kritik, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan serius terhadap penderitaan warganya sendiri.
Di tengah kondisi jalan yang rusak, berlubang, dan menyulitkan aktivitas harian masyarakat, respons “bosan” justru terdengar seperti pelecehan terhadap jeritan warga. Keluhan yang terus bermunculan bukan tanpa alasan—itu adalah realitas yang mereka hadapi setiap hari, bukan sekadar konten yang bisa diabaikan.
Publik kini mempertanyakan secardiabaika apakah seorang kepala desa sudah kehilangan empati terhadap rakyatnya?
Ataukah ini bukti kegagalan dalam memahami prioritas pelayanan publik?
Lebih jauh, pernyataan tersebut mencerminkan potensi masalah yang lebih dalam:
Pertama, indikasi sikap abai terhadap tanggung jawab.
Alih-alih menjadikan keluhan sebagai bahan evaluasi, justru dianggap sebagai gangguan yang “membosankan”. Ini menimbulkan kesan kuat bahwa aspirasi warga tidak lagi dipandang sebagai prioritas.
Kedua, kegagalan komunikasi yang fatal.
Seorang pemimpin publik dituntut mampu menjelaskan kendala dan solusi, bukan melontarkan pernyataan emosional yang memperkeruh keadaan. Ucapan tersebut justru memperlebar jarak antara pemerintah desa dan masyarakat.
Ketiga, sinyal lemahnya kepemimpinan.
Ketika kritik dianggap beban, bukan masukan, maka yang muncul adalah kepemimpinan defensif—bukan solutif. Ini berbahaya bagi kepercayaan publik.
Di lapangan, kondisi jalan rusak tetap menjadi persoalan nyata. Warga harus berjibaku dengan akses yang tidak layak, sementara suara mereka di media sosial justru dianggap menjenuhkan oleh pemimpinnya sendiri.
Situasi ini mempertegas satu hal:
yang dibutuhkan warga bukan pemimpin yang “bosan” melihat masalah, tetapi pemimpin yang hadir menyelesaikan masalah.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi maupun langkah konkret yang ditunjukkan terkait perbaikan jalan tersebut. Tekanan publik pun kian menguat, menuntut jawaban dan tindakan nyata.
Jika keluhan rakyat saja dianggap membosankan, maka wajar publik mulai bertanya—
masihkah pemerintah desa berdiri di pihak warganya?
Reporter : Sattu
