Faktual. Net, Tidore. Menyikapi rumor yang berkembang terkait dengan penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk membiayai BPJS bagi masyarakat kurang mampu di Kota Tidore kepulauan agar dapat menikmati layanan kesehatan gratis, rupanya tidak benar.
Pasalnya, penurunan TPP untuk ASN ini dilakukan karena Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Tidore kepulauan yang berada pada posisi rendah, sehingga tidak ada kaitan sedikitpun dengan penurunan TPP dengan BPJS. bahkan dalam pembahasan KUA-PPAS 2021 yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar DPRD Kota Tidore Kepulauan, belum sempat memasukan terkait dengan program BPJS, Pendapatan Kota Tikep masih mengalami devisit senilai Rp. 8 Milyar.
“TPP dan BPJS merupakan dua hal yang berbeda, dalam pembahasan kemarin setelah TPP dipangkas sampai pada angka 26 Milyar kita masih mengalami devisit senilai Rp. 8 Milyar, itupun BPJS belum dimasukan. jadi faktor penurunan TPP ini bukan karena BPJS, melainkan disesuaikan dengan dana transfer yang menurun,” ungkap Ketua DPRD Kota Tikep Ahmad Ishak saat ditemui media ini di gedung DPRD Kota Tikep, Rabu, (14/10/20).
Kendati demikian, terkait dengan persoalan BPJS ini, kata Ahmad sebelumnya telah dibicarakan untuk dilakukan penambahan dari pembiayaan BPJS yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sebanyak 10.248 Jiwa.
“Soal BPJS ini kemarin juga sudah dibicarakan, jika tidak bisa dibebaskan maka setidaknya dilakukan penambahan, hal ini tentu membuat TAPD dan Banggar harus memutar otak untuk melakukan penghematan pada kegiatan-kegiatan yang dianggap belum urgen,” tambahnya. Sekedar diketahui, berdasarkan data dari BPJS Kesehatan untuk kota tidore kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 112.776 Jiwa, bagi masyarakat yang belum mendapatkan BPJS sebanyak 42.178. sementara yang sudah mendapatkan BPJS baik mandiri ataupun yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kota Tidore Kepulauan itu sebanyak 70.598 Jiwa.
Reporter : Aswan Samsudin
