Faktual.net, Makassar, Sulsel-18 Juli 2025 Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulsel kembali menyuarakan desakan keras kepada Polda Sulawesi Selatan agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi senilai Rp6,3 miliar yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Parepare. Aliansi menyoroti mandeknya proses hukum meski telah terjadi tiga kali pergantian Kapolda Sulsel, tanpa ada kejelasan terhadap aktor utama yang terlibat.
Muh. Hendra, Jenderal Lapangan Aliansi, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada tanda-tanda keseriusan dalam menindaklanjuti aktor utama yang disebut dalam putusan hukum. “Berdasarkan keterangan mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2299 K/PID.SUS/2021, sudah sangat terang disebutkan keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi. Kami mendesak agar Polda Sulsel segera memeriksa mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang diduga kuat sebagai aktor intelektual dalam kasus ini,” tegas Hendra.
Hendra menambahkan bahwa pada aksi Jilid I yang sebelumnya mereka gelar, Aliansi telah menyampaikan tuntutan yang jelas dan terbuka kepada Polda Sulsel. Namun, hingga kini belum ada bentuk tindak lanjut maupun transparansi informasi dari institusi tersebut.
“Kalau memang benar Taufan Pawe terlibat, tangkap dan adili! Jangan hanya mengejar pelaku teknis di lapangan dan membiarkan pengambil keputusan utama bebas. Penegakan hukum akan kehilangan martabat jika tebang pilih terus terjadi,” kecamnya.
Aliansi Gerakan Hijau Hitam Sulsel menyatakan akan terus mengawal dan mendesak penyelesaian kasus ini demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Sulawesi Selatan. Mereka juga mengultimatum, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret dari pihak Polda Sulsel, maka pihaknya akan menggelar Aksi Jilid II dengan kekuatan dan massa yang lebih besar sebagai bentuk perlawanan sipil terhadap ketidakadilan.
“Kami sedang membangun konsolidasi akbar. Ini bukan sekadar aksi, ini adalah perlawanan terhadap sistem hukum yang gagal menyentuh penguasa,” pungkas Hendra.
(Ilham)
