Faktual.Net, Batang, Jateng – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang kini berada dalam pengawasan ketat. Wakil Bupati Batang Suyono yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Program MBG mengaku kerap menerima keluhan hingga kritik dari masyarakat, khususnya para orang tua siswa terkait menu makanan yang dinilai tidak sesuai harapan.
Keluhan tersebut banyak muncul di media sosial melalui unggahan foto menu makanan yang diberikan kepada siswa. Bagi Suyono, unggahan tersebut tidak dianggap sebagai kritik biasa, melainkan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program.
Dalam rapat koordinasi bersama yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Bupati Batang, Kamis (5/3/2026), Suyono bahkan secara terbuka menampilkan sejumlah foto menu yang dikeluhkan masyarakat sebagai bahan evaluasi bersama.
Ia menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam program MBG harus dijalankan secara disiplin oleh seluruh mitra penyedia.
“Sudah ada keuntungan, jangan sampai mengurangi nilai. Yang Rp8 ribu ya Rp8 ribu. Jika SOP tidak dijalankan dengan disiplin, niat mulia pemerintah bisa tercoreng di mata publik,” tegasnya.
Suyono menambahkan, penyedia makanan harus menjadikan standar pemenuhan gizi sebagai budaya kerja, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
“Kadang-kadang memenuhi, kadang-kadang tidak. Maka saya tekankan harus sesuai SOP dan dijadikan budaya kerja, sehingga tidak merugikan penerima manfaat dan tidak terus menjadi bahan kritik masyarakat. Kalau kritik terus-menerus muncul, kebijakan ini seakan-akan menjadi kebijakan yang tidak mulia,” ujarnya.
Suyono juga menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada teguran lisan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap penyedia atau SPPG yang terbukti tidak mematuhi ketentuan.
Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa sangat berkaitan dengan masa depan generasi muda di Kabupaten Batang. Jika sudah diingatkan berulang kali namun tetap tidak ada perbaikan, pihaknya tidak akan ragu menghentikan kerja sama.
“Jika tidak sesuai dan terus-menerus diingatkan tetapi tidak mau memperbaiki, MBG itu bisa kita tutup. Kita rekomendasikan SPPG tersebut untuk dihentikan operasionalnya,” jelasnya.
Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian operasional SPPG yang melanggar.
Meski program MBG berjalan dengan semangat besar, Suyono mengakui distribusi layanan di Kabupaten Batang belum sepenuhnya merata. Saat ini baru tersedia sekitar 61 unit SPPG dari total kebutuhan sekitar 110 unit di seluruh wilayah kabupaten.
Menurutnya, daerah yang masuk kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan dalam pemerataan program.
“Wilayah yang terpencil itu memang masih menjadi tantangan dan belum sepenuhnya tersentuh. Di Kecamatan Bawang misalnya sudah ada, tetapi belum semuanya, belum merata,” ungkapnya.
Di akhir arahannya, Suyono juga mengingatkan para mitra untuk mengutamakan penggunaan bahan baku dari produk lokal—kecuali susu—agar program MBG juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Ia berharap para mitra menyadari bahwa setiap makanan yang disajikan kepada siswa bukan sekadar bagian dari program bantuan, tetapi juga menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
