Tanpa Oposisi??? Itu Juga Demokrasi Yang Cantik

29

Oleh : Ara’Sit DPN RaJA

Faktual.Net. Keputusan Gerindra apakah menjadi oposisi atau gabung koalisi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Katanya mereka masih menunggu proses alamiah saja.
Beberapa kali memang terdengar kabar kalau tim Jokowi mengajak Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan, meski belum jelas apakah makna bergabung berarti berbagi kursi menteri atau ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis lain, kita belum tau namun pertemuan Jokowi dan Prabowo telah menjawab teka-teki itu semua. Persatuan dibawah Garuda Pancasila.

Oposisi bisa diartikan sebagai pihak yang tidak berada di lingkar kekuasaan dan atau bukan bagian kekuasaan.

Tapi ada yang mengusik benak saya, kenapa rupanya kalau tidak ada Oposisi pada pemerintahan Jokowi kali ini? Apa itu menyalahi sistem demokrasi! Tidak!!! Toh itu juga budaya luar. Kenapa tidak kita gunakan budaya luhung asli bangsa ini yaitu budaya gotong royong untuk membangun Indonesia menuju kompetisi global antar bangsa dengan bekerja bersama-sama seluruh potensi dan elemen bangsa? Bukankah periode pertama Jokowi sudah membuktikan bahwa dia menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali! Coba telisik semua kebijakan Jokowi 4,5 tahun kebelakang apakah ada satu daerah yang pembangunannya di anak tirikan dan di abaikan? kecuali relawannya.

Idealnya memang pemerintahan itu akan berjalan berimbang bila ada oposisi seperti di negara lain. Pihak oposisi akan memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi nantinya. Fungsi oposisi ibarat penjaga yang memastikan kekuasaan berjalan pada rel yang benar dan tidak terseret penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Kebersamaan Jokowi dan Prabowo

Namun bisa dikaji dari pemerintahan sebelumnya, Indonesia memiliki tradisi oposisi hanya persoalan penamaan saja, lebih tepatnya pihak yang berada diluar kekuasaan yang coba mengganggu agenda-agenda pemerintahan dengan panggung muka saja, namun panggung belakang semuanya berpelukan sambil membisikkan kata-kata sexy yang dimau dan di inginkan. Seringkali pihak yang berada diluar tidak memberikan kritik yang membangun tapi menjurus pada hajar terus… yang berorientasi kepentingan. Bahkan ada paranoid yang menyertai diksi oposisi seperti seolah olah “pembangkang”, atau dengan sikap ‘pokoknya katakan tidak’ kecuali. Di satu sisi oposisi tidak pernah membangun tradisi kritik yang sehat, hal ini bisa menyumbang tumbuhnya hoaks dan semakin melebarnya polarisasi di masyarakat. Mari…bro Coba sekali kali kita tunjukkan oposisi dengan Racikan Indonesia biar menjadi apresiasi dan contoh negara lain. Bukankah sudah kita mulai dengan pemilu kita kemarin!!? Dimana pileg dan pilpres serentak yang tidak pernah dilakukan negara manapun di dunia, tapi kita berhasil walaupun banyak kekurangan sana sini, namun dunia meng apresiasi pemilu itu.

Baca Juga :  Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Dalam bukunya, Ignas Kleden pernah menggambarkan, bahwa oposisi itu bisa berperan seperti setan yang menyelamatkan pemerintah tapi bisa juga menjadi setan yang mengganggu terus menerus. Oposisi yang digerakkan dengan ke-ego-an partai yang sudah kalah, pasti sulit untuk menerima kebijakan lawan politiknya meski kebijakan itu sebenarnya super baik. Ini yang membuat saya pesimis bahwa hadirnya oposisi pada pemerintahan Jokowi bukannya membantu lancarnya pemerintahan tapi ‘menghambat’ kebijakan Jokowi membangun bangsa dan negara yang hemat saya akan semakin ‘super’ susah pasca Jokowi kedepan.

Saya ha’qul yakin mungkin bila bukan Jokowi Presidennya, memang perlu oposisi yang kuat dan tangguh. Tapi bisa kita lihat bersama bagaimana keberpihakan Jokowi kepada seluruh rakyat selama lima tahun terakhir. Tak ada yang perlu dicemaskan kalau-kalau nanti kebijakan pemerintahan Jokowi akan melenceng dari keberpihakannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun nantinya ada yang ingin diluruskan, kenapa tidak menggunakan panggung belakang seperti selama ini terjadi yg ada di Sila ke-4? Gunakan wadah musyawarah di DPR new comer tanpa perlu menyandang status “gagah-gagahan” Oposisi yg sejatinya hanya pihak yg berada di lingkar luar saja.

Nyatanya sampai saat ini kita sulit mencari partai oposisi yang memiliki garis ideologi dan partai yang konsisten dan jelas. Kuatirnya, nanti partai oposisi pasti pragmatis untuk digunakan sebagai kepentingan panggung belakang orang per orang yang berorientasi jangka pendek dan sempit.

“Jadi, maksudmu apa!? partai-partai yang kalah dan tidak berkeringat memenangkan Jokowi diberi kesempatan berada di lingkar kekuasaan. Udah ga kerja, ngehoaks, nyinyirin Jokowi, eh dapat kursi pula?” kata temanku nyeletuk ketus sembari ngedumel tiba-tiba. Demi bangsa dan negara kan selama ini juga begitu lah bro kataku sambil main mata.

Baca Juga :  Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Sebagai manusia, rasa kesal, marah, dongkol itu wajar. Tapi kalau kita menggunakan paradigma nasionalis demi kemajuan bangsa ini, dan menjalankan nilai-nilai luhur founding father yaitu budaya gotong royong, maka kita harus bisa mengesampingkan ego sektoral dan kelompok untuk merajut Indonesia. Kita harus bahu membahu seluruh elemen bangsa untuk bekerja bersama membangun bangsa ini menuju taman sari Indonesia.

Coba lihat, bagaimana terpolarisasinya masyarakat akibat Pilkada DKI dan Pilpres 2019. Sampai sekarang masih saja ada istilah ‘cebong’ ‘kampret’. ‘Ahokers dan wan abut’. Tapi bila seluruh partai kemudian duduk bersama, menjalankan agenda pemerintahan dengan baik, tentu akan ada keefektifan dalam menjalankan pembangunan, tapi tdk harus ‘berdagang pengaruh’ untuk semua bisa jadi menteri, tapi jadilah menteri untuk semua.

Negara kita adalah negara dengan sistem presidensial walaupun agak hambar karena ada bumbu parlementer. Maka pembentukan pemerintahan pun tidak berada di koalisi partai politik, melainkan sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai hak prerogatif Presiden. Ini tidak dapat diganggu gugat siapapun.
Kekuasaan yang dibagi Presiden sebagai bagian kebersamaan kebangsaan, tidak hanya terbatas pada saat pengisian kabinet tapi hingga relung-relung yang paling dalam pilar kekuasaan lain seperti posisi dirjen, sekjen, lembaga independen dan direksi komisaris BUMN. Jadi bila nanti suatu waktu Presiden ingin merangkul partai-partai ‘lawan’nya ke dalam lingkar kekuasaan untuk sama-sama membangun bangsa, maka itu juga pilihan Demokrasi yang sexy, cantik dan luhur. Mari Jokowi dan Prabowo tos rempah Nusantara di kereta MRT cantik hasil karya anak-anak Republik demi merajut kembali Garuda Pancasila perkasa.

Penulis Adalah Ketua Dewan Pimpinan Nasional Rumah Jokowi Amin (RaJa)

(Isi Opini Diluar Tanggungjawab Redaksi)

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :