oleh

Tanggapi Kritikan Publik, Pemprov Sultra Jangan Gagap Dan Defensif

Opini Oleh Hidayatullah, SH

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Tentunya saya apresiasi terhadap Bapak Wagub Lukman Abunawas, Humas Pemerintah Provinsi Sultra Kusnadi dan LD Rahmat Apiti dari AMAN Center yang menanggapi evaluasi penilaian kami dari kalangan civil society terhadap program 100 hari AMAN.

Selaku Ketua Presidium JaDI Sultra saya minta agar jangan gagap dan defensif menerima kritik publik. Kritik itu baik untuk evaluasi kinerja apalagi berkaitan dengan reformasi birokrasi. Ini adalah program prioritas pemerintahan Jokowi -JK ditahun 2018.  Jadi jangan refleks (tiba-tiba) seperti bangun pagi kesiangan jadi bingung ketika di kritik. Akibat refleks itu jawaban tidak mengena. Akhirnya soal cucur pun ikut dibahas. Kelihatannya seperti linglung. Tidak proporsional dan subtansial.

Akhirnya publik melihat Pemerintah kita ini seperitnya tidak punya *Ketahanan Emosi yang Baik*. JaDI Sultra mengevaluasi 100 hari pemerintahan AMAN itu pada persoalan reformasi birokrasi saja. Bukan soal bantuan, bagi-bagi uang, buat gedung, naikkan tunjangan guru/pendidikan, menaikkan 10 orang Umroh, bantuan beasiswa, dll. Kalau hal itu sama dengan program bikin cucur, tinggal olah digoreng dan dibagikan. Siapapun Gubernurnya kalau ada uang bisa kita bagikan kepada siapa saja dan buat proyek apa saja.

Kami masyarakat melalui JaDI Sultra ingin juga melihat Reformasi Birokrasi yang visioner dari Pemerintahan AMAN. Coba contoh yang diterapkan 100 hari visioner Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah dilantik langsung kumpulkan para Bupati dan SKPD.

Perintahnya adalah sistem pelayanan perizinan di Jawa Barat semua harus online karena sudah masuk era digital. Kemudian pemerintahan bebas KKN dan pemberantasan korupsi programnya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Se Jawa Barat. Serta Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Bahkan KPK RI pun bagian pencegahan digandeng oleh Pemrov Jawa Barat. 100 hari di progres dihadapan ratusan media massa dan stakeholder. Semua program itu oleh Gubernur Jabar disinkronisasi dan koordinasi dengan para Bupati dan disampaikan juga pada di level pusat dalam waktu kerja 100 hari.

Kita ingin seperti Ridwan Kamil itu, ada gebrakan dan hentakan perubahan yang visioner dari seorang Gubernur. Kritik publik itu wajar dan perlu perhatian khusus. Karena terlalu mahal rakyat kita mengadakan Gubermur dan Wakil Gubernur Sultra ini. Sebanyak Rp. 250 Milyar Pilgub Sultra 2018 untuk melahirkan terpilihnya AMAN. Biaya mahal itu tidak boleh semena-mena dan seadanya menjawab kritik publik. Harus serius, implementasikan secepatnya visionernya. Kami tetap tunggu dan masih ada waktu untuk bekerja kepada pemerintahan AMAN. Dan Progressnya jangan ada kritik lalu dijawab refleks.

Buatlah program evaluasi publik oleh Pemrov Sultra atau boleh melalui AMAN Center atau Humas Pemrov atau Gubernur/Wagub Sendiri  membuat evaluasi dan progress rutin bulanan atau triwulanan apa-apa yang sudah dikerjakan disampaikan dihadapan Media Massa dan stakeholders.

Harap berubah lah, ini sudah zaman era digital generasi milenial. Sultra ini jangan tidur, harus menggeliat. Hanya ikan mati yang mengikuti arus dan ombak. Bangkit dan jadilah ikan yang hidup karena mengarungi arus dan ombak, Sultra ingin bangkit seperti Sulsel, Gorontalo dan Sulut.

Penulis Adalah Ketua Presidium JADI Sultra

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :