Faktual.Net, Tidore. Perusahaan Daerah (Perusda) Aman Mandiri yang merupakan Perusahaan plat merah milik Pemkot Tikep itu kembali disemprot oleh Komisi II Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore kepulauan akibat tidak menyiapkan perencanaan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.
Semprotan itu datang dari sejumlah Anggota Komisi II saat melakukan rapat Pra Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Platfom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang berlangsung di ruang sidang DPRD Tikep pada Rabu, 31/10/2018.
Lucunya, dalam pembahasan tersebut, tanpa perencanaan yang disediakan dalam bentuk dokumen, Perusda Aman Mandiri malah main minta anggaran begitu saja untuk disertakan dalam penyertaan modal tahun 2019 guna menghidupkan operasional Perusda dan pembiayaan lainnya.
“Masa satu perusahaan besar tidak punya perencanaan di tahun 2019 lalu datang ke DPRD minta anggaran, sementara kami tidak tau estimasi anggaran yang disusun oleh perusda untuk ke depan ini bagaimana,” pungkas Safrudin Rasyid politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB) sembari menyuruh pihak Perusda menyiapkan dokumen tersebut.
Senada ditambahkan Politisi Partai Demokrat Moc. El Bahar Conoras, dia mengatakan sejauh ini Komisi II belum mengetahui keuntungan Perusda selama dua tahun terahir yang telah dialokasikan anggaran melalui APBD senilai Rp. 9 Milyar, dimana pada tahun 2017 dialokasikan senilai Rp. 5 Milyar dan di tahun 2018 senilai Rp. 4 Milyar.
Walaupun sebelumnya keuntungan perusda sempat diberitakan senilai Rp. 300 Juta, namun El Bahar masih meragukan keuntungan itu, sehingga dia memerlukan data yang otentik dari Perusda Aman Mandiri. Untuk itu jika kedatangan Perusda pada rapat tersebut tidak disertai dengan data dan perencanaan, maka pihaknya memastikan kedatangan Perusda dalam rapat itu, tidak membutuhkan anggaran di tahun 2019.
“Sekarang itu kalau Cuma bicara orang sudah tidak percaya, yang dibutuhkan itu data, meskipun dia hanya benda mati diatas kertas namun itu bisa menjadi ukuran. Jadi kalau Perusda tidak siap menyiapkan dokumen selama satu jam, maka saya akan merekomendasikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tikep untuk 2019 perusda tidak perlu diberikan anggaran,” tegas Ketua Komisi II DPRD Tikep Elvri Habib yang merupakan politisi jebolan partai Golkar.
Disisi lain, pandangan berbeda kemudian dimunculkan oleh Ridwan Moh. Yamin politisi pentolan Partai Demokrat, dia mengatakan terkait dengan persoalan meminta anggaran untuk penyertaan modal tahun 2019, sesungguhnya lebih kepada Ouner atau pemilik perusahaan dalam hal ini Walikota Kota Tidore Kepulauan, bukan Perumda. untuk itu mengenai permintaan anggaran di tahun 2019, Ridwan menyarankan agar DPRD bisa mngkroscek persoalan itu melalui KUA-PPAS tahun 2019 yang telah diusulkan ke DPRD.
“Yang memiliki kewenangan meminta anggaran ke DPRD adalah pemerintah (Walikota), dan itu bisa dilihat melalui KUA-PPAS, jadi kalau ada angaran termuat disitu maka kita harus memanggil pemerintah untuk minta penjelasan, namun kalau tidak ada maka kita anggap saja Perumda belum membutuhkan anggaran di tahun 2019,” ujarnya.
Menanggapi permasalahan tersebut Direktur Perusda Aman Mandiri Rudy M. Yamin mengaku bahwa pihaknya memang belum memiliki perencanaan di tahun 2019, bahkan mengenai persoalan tersebut, pihaknya juga belum melakukan pembahasan secara internal dengan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tikep selaku pemegang saham.
“Keinginan dari Komisi II maunya dokumen perencanaan ini disiapkan satu jam, tetapi saat ini pak wali juga masih berada di luar daerah, untuk itu persoalan ini akan kami tindaklanjuti mengenai apa saja yang akan dibutuhkan pada tahun 2019, kemudian kami akan sampaikan ke Komisi II untuk dilakukan pembahasan kembali,” jelasnya saat diconfirmasi usai melakukan rapat tersebut.
