Faktual.Net, Makassar, Sulsel – Rombongan LSM GMBI, Wilter Sulsel, Distrik Kota makassar, datangi Mako Polrestabes Makassar yang berada di Jl. Ahmad Yani, Kota Makassar, Jum’at (29/10/2021).
Bahwa pendampingan Lembaga swadaya masyarakat (LSM), gerakan masyarakat bawah indonesia (GMBI), terhadap pelelangan objek ruko atas nama, H. Hamid berada di jalan Rappocini Makassar.
Selaku pelaksana lelang diduga tidak transparan dan cacat prosedural yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Mandiri dan KPKNL.
Sementara objek tersebut, Dalam pantauan itu, terlihat massa LSM GMBI yang telah berkumpul untuk bersiap-siap ke lokasi objek lelang.
Namun hal tersebut terlihat ada beberapa oknum tertentu sedang berjaga jaga di lokasi, yang bertempat di Jl. Rappocini Raya, Makassar.
Sementara pihak LSM GMBI, untuk menghindari hal-hal kemungkinan buruk atau yang tidak di inginkan akan terjadi.
Ketua LSM GMBI Distrik Kota Makassar Ir. Walinono menuturkan bahwa pihaknya lebih memilih jalur hukum dengan mendatangi Mako Polrestabes Makassar yang berada di Jl. Ahmad Yani, Kota Makassar, Jum’at (29/10/2021).
“kedatangan kami ke Polrestabes Makassar dalam rangka melaporkan adanya otoritas terhadap lelang karena di luar hukum” ucapnya
Bahwa objek ruko tersebut yang LSM GMBI dampingi dilupakan massa cadangan
“untuk menghindari adanya lapangan biarkan pihak penegak hukum yang mengambil sikap” ujarnya
Walinono, berharap agar sistem premanisme diberantas dan penegakan hukum harus optimal.
“Berantas sistem Premanisme dengan cara penegakan hukum yang lebih optimal” tegasnya.
Kasus tersebut LSM GMBI berkomitmen sampai tuntaskan.
“GMBI tetap berkomitmen mengawal kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini sampai selesai, termasuk aksi terkait di Bank Mandiri dan KPKNL yang dilakukan beberapa waktu lalu” pungkasnya.
Sementara Ketua Wilter Sulsel Drs. Sadikin menuturkan agar semua pihak harus mengikuti proses hukum yang berjalan.
“kita menyerahkan semuanya ke penegak hukum untuk menentukan apa yang menjadi pokok permasalahan hari ini di lapangan, LSM GMBI siap mengawal kepolisian untuk menentukan,” tuturnya.
Berita ini diterbitkan pihak Kapolrestabes Makassar dan pihak terkait lainnya belum berhasil dikonfirmasi.
Laporan: Sambar
