oleh

Strategi Sukseskan Pemilu 2019 : Hidayatullah “Ini Yang Harus Dilakukan KPU Sultra”

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggata (JaDI Sultra) melalui ketua presidiumnya Hidayatullah memandang perlu menyampaikan hal-hal strategis dan teknis berkaitan dengan suksesnya Pemilu 2019.

Kepada faktual.net pada Selasa, 25/12/2018 Dayat sapaan akrab Hidayatullah, yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti KPU Provinsi Sultra dan KPU Kabupaten/Kota demi sukses Pemilu 2019 adalah :

Pertama: Data pemilih selesai/final ketika DPT ditetapkan terakhir sampai DPTHP2. Sinkron by names, rekapitulasi dan Sidalih. Tidak ada lagi (apapun) diskusi dan sesuatu yang dipersoalkan.

Kedua: DPT final (DPTHP2) menjadi dasar logistik/perlengkapan di TPS. Manajemen pelipatan dan distribusi surat suara +2 % per-TPS tidak ada kesalahan. Tidak ada salah tukar surat suara.

Ketiga: DPT final menjadi dasar pencetakan Form C6 (pemberitahuan). Distribusi C6 wajib 100% dan secara teknis Form C6 dalam distribusinya diserta DPT final sebagai catatan untuk ceklist nama pemilih mana yang terdistribusi dan mana yang tidak didapat disampaikan kepada pemilih.

Keempat: logistik di TPS terutama Form berhologram antara lain: Berita Acara pungut hitung Form C, C1 sertifikat & C1-plano harus lengkap jumlahnya.

Kelima: prioritas bimtek dan pemahaman/penguasaan Tungsura dan pengisian Sertifikat dari Komisioner Provinnsi Sultra, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Hasil penghitungan perolehan suara harus seimbang di 5 (lima) surat suara yakni Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov. Sultra dan DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah surat suara yg diterima + 2% harus sama di 5 (lima) kotak suara.

Keenam: khusus KPU Provinsi Sultra agar mampu melakukan manajemen tatakelola agar dapat melakukan pengendalian organisasi kerja sampai tingkat bawah (KPPS). Hal ini agar tidak terulang kasus PSU 42 TPS pada Pilgub Sultra 2018 yang sedikit memberikan pengaruh negatif atas kredibilitas KPU Provinsi Sultra dimata publik Indonesia. Memang dulu periode sebelumnya ada PSU berulang tetapi atas perintah Mahkamah Konstitusi di Pilkada Muna 2015. Tetapi PSU Pilgub Sultra 2018 kali ini memang sungguh berkaitan dengan ketidak pahaman serta kelalaian pihak penyelenggara teknis menurut temuan dari rekomendasi oleh Panwascam. Kalau sampai di Pemilu 2019 kasus PSU akibat kelalaian dan ketidak pahaman penyelenggara maka kredibilitas KPU Provinsi Sultra dipertaruhkan akibat tidak mampu menata kelola dan membuat manajemen kerja pengendalian aparat.

Ketujuh: kesuksesan Pemilu 2019 tidak hanya bergantung tunggal pada KPU. Agar KPU Provinsi Sultra dan KPU Kab/Kota tidak bersikap eklusivisme dengan media informasinya yang terbatas, tetapi diperlukan manajemen informasi yang luas dan terbuka serta kontinyu melalui gerakan sosialisasi media dan transparansi kerja pertahapan Pemilu. KPU Provinsi Sultra harus memastikan bahwa media masa baik cetak, eletronik dan online sebagai media strategis yang harus dicukupkan informasi yang benar dan akurat agar bisa melakukan voter education kepada publik. KPU Provinis Sultra tidak boleh eklusive dan tidak boleh lelah untuk selalu bersama rekan-rekan pers dalam mewujudkan sosialisasi Pemilu yang berintegritas.

Hidayatullah melalui JaDI Sultra berharap kepada KPU Provinsi Sultra dan jajaran KPU Kab/Kota agar membenahi tata kelola kelembagaan dan adminitrasi, membuka seluas-luasnya akses publik, menaruh perhatian yang tinggi terhadap tanggapan dan partisipasi masyarakat dalam kepemiluan. Selalu objektif dalam menyikapi segala persoalan keorganisasian kelembagaan KPU baik intern maupun ekstern termaksud pula dalam menyikapi dinamika masyarakat.

Bagi Dayat, penting juga komisioner KPU Provinsi Sultra dan jajaran KPU Kab/Kota melakukan penekanan yang kuat terhadap dukungan kesekretariatan yang profesional dan maksimal untuk membantu dan menfasilitasi. Dengan catatan Komisioner tidak terlibat dalam urusan teknis pengelolaan anggaran tetapi pada wilayah kebijakan dan tahapan Pemilu. Hentikan kerja semrawutan dimana Komisioner juga ikut mengelola uang/dana kegiatan. Tidak elok seorang komisioner berurusan teknis ikut belanja kegiatan, mengurus soal tempat acara seperti hotel dan sekedar memesan pembuatan spanduk. Berikan tanggungjawab kepada Sekretaris dan personilnya dalam pengelolaan teknis pembelanjaan anggaran dan pelaporan. Soal Anggaran Komisioner pada posisi pengawasan dan evaluasi saja.

Tutup Dayat bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir harus terukur dan berkepastian hukum. Prinsip  dan semangat collective collegial (kepemimpinan yang berkerja bersama-sama) untuk mewujudkan prinsip keseimbangan (check and balances) sesama komisioner termaksud unsur-unsur kesekretariatan. Agar setiap keputusan yang dilahirkan dapat memenuhi prinsip kehati-hatian, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum tanpa sedikitpun toleransi.

Editor : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :