oleh

Stop Politisasi Birokrasi Menjelang Pemilu 2019

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Saat ini JaDI Sultra sudah mengumpulkan data, bukti dan info diberbagai pelosok Sultra. Yang terbanyak saat ini laporan dari Kota Kendari berkaitan dengan maraknya dugaan keterlibatan Birokrasi dan ASN dengan cara-cara hidden agenda terlibat dalam sosialisasi dan kampanye baik untuk dukungan Pilpres maupun dukungan para Caleg. Hal tersebut disampaikan Hidayatullah kepada media melalui press release nya usia kunjungan Jokowi di Sultra pada Ahad, 3/3/2019.

“Berkaitan dengan hal itu saya minta kepada Gubernur Sultra dan Seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara agar mulai saat ini HENTIKAN seluruh aktifitas politisasi birokrasi dan menertibkan seluruh ASN masing-masing agar tidak terlibat dalam Kampanye dalam Pemilu 2019 ini karena tegas telah dilarang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mulai Dari pimpinan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) sampai perangkat desa dan kelurahan, dilarang terlibat dalam kampanye karena ada sanski pidana menanti. Apabila sudah terlanjur membuat arahan diam-diam, maka segera tarik dan hentikan cara-cara politisasi birokrasi ini”, tegas Dayat.

“Selain itu dalam UU No. 7 tahun 2017 dalam Pasal 280 ayat (2) disebut bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengkutsertakan pimpinan MA, MK sampai perangkat desa dan kelurahan. Olehnya itu ASN Dan Birokrasi Pemerintah Harus Netral Dalam Pemilu 2019. ASN memang memiliki hak pilih untuk dirinya sendiri dan bisa mencari tahu info visi, misi dan program para peserta Pemilu, tetapi bukan untuk ikut menceburkan diri berkampanye, dan bersama-sama dengan peserta Pemilu untuk bersosialisasi dalam kampanye”, jelasnya.

Hidayatullah merinci bahwa penegasan sanksinya dalam UU No. 7 Tahun 2017 pada pasal 493 dan pasal 280 ayat (2), berbunyi para pelanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Jadi, ASN dan pelaksana kampanye agar hati-hati dan jangan coba-cona melanggar ketentuan pasal tersebut.

Selain itu Dayat menjelaskan bahwa aturan yang melarang keterlibatan ASN tercantum dalam huruf f pasal 280 ayat (2) yang berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN. Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) huruf f merupakan tindak pidana pemilu.

“Jadi hindari potensi pelanggaran berupa keterlibatan ataupun dilibatkannya ASN dalam upaya pemenangan peserta pemilu serta penggunaan sumber daya milik negara agar untuk dihindari. Pejabat negara struktural dan fungsional dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu”, pesannya.

“JaDI Sultra ingatkan kepada Para Camat, Lurah, Kepala Desa dan perangkatnya untuk menolak permintaan Pimpinan diatasnya siapapun dia (Gubernur maupun Bupati dan Walikota) untuk tidak dimanfaatkan membantu kampanye baik Capres maupun Caleg. Karena apabila terlibat maka sanksi pidana dan pemecatan tidak hormat dari ASN bisa dijerat”, tegasnya.

“JaDI Sultra juga menggugat ketegasan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Sultra dan jajaran dibawahnya lewat penegakan hukum terpadu harus berani dan tuntas memproses kasus-kasis politisasi birokrasi dan keterlibatan ASN dalam Kampanye Pemilu 2019. Diperlukan tindak berani tanpa kompromi dari Bawaslu agar ada efek jera, untuk memutus mata rantai politisasi biokrasi yang terus berulang saat ini. Kalau tidak berani maka para Bawaslu agar mundur dari posisi pengawas Pemilu karena hanya menjadi beban negara dan rakyat untuk membiayai lembaga ini”, tutupnya.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :