Faktual, Net. tidore, Malut. Dalam rangka menyambut pesta demokrasi pada 9 Desember 2020 mendatang, Wakil Koordinator Juru Bicara Pasangan AMAN Jilid 2, Muhd. Siraz Tuni ikut menyoroti terkait dengan hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap menjadi perbincangan publik, karena dianggap berada dibawah tekanan.
Dia mengatakan, dalam politik ASN juga memiliki hak pilih yang sama sebagaimana warga masyarakat tidore pada umumnya, sehingga tidak patut dizolimi, apabila banyak ASN yang menyalurkan hak pilih mereka untuk pasangan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen (AMAN).
“Soal pilihan politik ASN ini tidak bisa dikanalisasi dengan narasi-narasi yang tidak berdasar, karena ASN ini mau memilih AMAN, SALAMAT atau BAGUS itu adalah hak mereka, jadi tidak pantas dibangun opini yang seolah-olah mereka memilih AMAN karena takut dipindahkan dan lain sebagainya, sebab itu samahalanya dengan kita menzolimi hak mereka,” ungkapnya, Kamis, (8/10/20).
Lebih lanjut, Siraz menjelaskan bahwa terkait dengan Netralitas ASN itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin ASN. sehingga kalau kedapatan ada ASN yang terlibat dalam politik praktis dan menyalahi aturan tersebut, maka silahkan dilaporkan ke Bawaslu yang telah dibentuk oleh Negara sebagai lembaga pengawasan pemilu, bukan malah membangun opini sesat yang terkesan menakut-nakuti ASN.
“Tanpa harus dibangun opini oleh kandidatpun, sudah ada ketentuan yang mengatur soal netralitas ASN, seharusnya para kandidat yang ingin mendapat dukungan dari ASN bisa mencontohkan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen yang tidak pernah menekan ASN saat berkampanye, bahkan mereka juga tidak menyalahkan ASN jika memilih kandidat tertentu, dan sering menyampaikan soal netralitas ASN,” ujarnya.
Olehnya itu, Siraz berharap dimomentum politik kali ini, lawan politik AMAN seharusnya dapat mengusung politik gagasan untuk meyakinkan masyarakat guna memilih mereka sebagai Pemimpin di Kota Tidore Kepulauan, bukan malah mengucilkan Hak Politik ASN.
“Mutasi, Demosi dan Promosi itu ada ketentuan yang mengatur, sehingga tidak boleh dipandang secara subjektif dengan alasan suka atau tidak suka. lagipula ASN inikan dalam ketentuan juga harus siap untuk ditempatkan dimana saja, jadi kalau pasangan AMAN dianggap pemimpin yang zolim maka bagaimana mungkin mereka yang pernah berbeda pilihan di periode sebelumnya, tetapi masih tetap dipertahankan hingga saat ini, itu artinya Pasangan AMAN lebih mengutamakan pertimbangan kompetensi, daripada kepentingan politik,” pungkasnya.
Reporter : Aswan Samsudin
