Faktual.Net, Kendari, Sultra — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) merasa kecewa saat menggelar demostrasi soal Surat Edaran Wali Kota yg dinilai tidak pro rakyat.
Kekecewaan itu di dasarkan karena Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir tidak hadir menemui masa aksi dalam unjuk rasa dikantor Walikota Kendari, Senin 28 September 2020.
Ketua Umum KAMMI Sultra, Laode Muh. Izat Taslim menyampaikan, KAMMI Kecewa dan tidak percaya Wali Kota kendari Sulkarnain Kadir karena telah menyampingkan suara kecil masyarakat.
“Mengapa tidak, sudah jelas kami hadir berdemonstrasi dgn menyampaikan aspirasi terkait Surat Edaran Wali Kota yg dinilai tidak pro rakyat, dengan dalih Pemkot untuk mencegah penyebaran Covid-19 dikota Kendari,” jelasnya.
Menurut Izat, yang mana seharusnya Wali Kota Kendari kalau serius menagani pencegahan penyebaran covid 19 harus dekat dan turun langsung memberikan edukasi tentang bahaya covid 19 dimasyarakat, dan juga memperketat pengawasan seperti tempat berkerumunan orang banyak seperti di hotel, bandara, mall, pelabuhan bukan pedagang kecil yang disterilkan.
“Kami aksi dengan tujuan menemui,
Walikota kendari malah justru beliau tdk ditempat dan sengaja tdk menemui massa KAMMI dan mengutus sekda,” terangnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar menanggapi bahwa surat edaran diterbitkan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
Kemudian, Jendral Koordinator Lapangan Faisal, meminta walikota mencopot Sekda karena dianggap tdk beradab dan tidak mencontohkan sebagai pejabat publik.
“Cara sekda menerima aspirasi demonstran KAMMI dinilai kurang relevan dgn tuntutan massa Aksi KAMMI dan juga tdk memiliki etika,” tutupnya.
Reporter: Krd
