Faktual.Net, Batang, Jateng – Nizar Handikman resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama, Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Keputusan tersebut diambil setelah ia merasa tidak lagi difungsikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan desa.
Pengunduran diri itu disampaikan secara resmi melalui surat yang telah ia tujukan kepada Ketua dan jajaran pengurus BUMDes. Nizar mengungkapkan, sejak awal dirinya memang ditunjuk sebagai bendahara, namun dalam praktiknya ia tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi lembaga tersebut.
“Sejak awal pembentukan saya ditunjuk sebagai bendahara. Tapi setelah itu, saya tidak difungsikan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bahkan saat ada perubahan struktur dari bendahara menjadi sekretaris, saya juga tidak diberi tahu. Berapa dana yang cair dan digunakan untuk apa pun, saya tidak pernah mendapat informasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/4/2026).
Menurut Nizar, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama. Ia pun memilih mundur untuk menghindari potensi persoalan di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan yang secara formal melekat pada jabatannya, dan disisi lain dirinya juga ada kesibukan lain untuk mengurus Kakeknya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kalipucang Kulon belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp belum mendapatkan respons.
Situasi ini memicu perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga berharap persoalan internal BUMDes dapat segera diselesaikan secara terbuka dan profesional. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting, mengingat BUMDes mengelola anggaran desa yang bersumber dari dana publik untuk kepentingan masyarakat.
Permasalahan ini juga menambah sorotan terhadap tata kelola BUMDes Kalipucang Kulon. Sebelumnya, proyek kandang ayam yang didanai Dana Desa sebesar Rp152 juta turut menjadi perhatian karena dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk keterbukaan informasi, pelibatan pengurus sesuai peran, serta pengawasan yang efektif demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Tim/Red
