Sanksi Bagi ASN Yang Terlibat Politik Praktis Di Tentukan Kepala Daerah

34

Faktual. Net, Kendari. Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat politik praktis dimomen pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan umum legislatif (pilcaleg) dan pemilihan umum presiden (pilpres), kewenangan memberikan sanksi masih berada ditangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan kata lain kepala daerah setempat.

Hal tersebut terungkap melalui penjelasan Andi Abu Bakar saat dijumpai oleh media disalah satu hotel di Kota Kendari pada Senin, 27/8/2018.

Pria yang sehari-hari aktif sebagai anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini mengungkapkan bahwa saat ini kewenangan KASN hanya sebatas rekomendasi.

Dijelaskannya bahwa ketika ada oknum ASN yang terbukti secara aktif maupun pasif terlibat dalam politik praktis, baik menjadi tim sukses, tim kampanye atau sebatas simpatisan maka KASN mengeluarkan rekomendasi kepada PPK tempat ASN tersebut mengabdi.

Disebutkannya bahwa untuk tingkat provinsi, PPK nya adalah Gubernur, untuk tingkat kota, PPK nya adalah Walikota dan untuk tingkat kabupaten PPK nya adalah Bupati. PPK-PPK tersebut yang berwenang memberikan sanksi.

Bagaimana misalnya ketika PPK yang tidak lain adalah kepala daerah tidak mengindahkan rekomendasi KASN? Andi Abu Bakar mengatakan bahwa lembaganya akan melaporkan PPK tersebut kepada presiden, itu saja.

Bagi Andi Abu Bakar, kewenangan terbatas yang dimiliki oleh lembaganya membuat lembaga tempatnya bernaung belum bisa berbuat banyak untuk memberikan sanksi bagi ASN pelanggar aturan yang sifatnya efek jera.

“Dilema memang kami di KASN, sebab kewenangan kami sebatas rekomendasi, putusan berupa sanksi tergantung PPK yang rata-rata kepala daerah, banyak kasus terkait ASN yang nyata-nyata melanggar kode etik hanya diberi teguran lisan, karena pelanggaran yang dilakukan ASN menguntungkan partai kepala daerah tersebut” ungkap Andi Abu Bakar.

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :