Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D
Faktual.net – Jakarta Timur, DKI Jakarta – Rabu, 20 Mei 2026 – Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan atas amanat konstitusi yang tegas: mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, data dan fakta di lapangan hingga tahun 2026 menunjukkan kesenjangan yang lebar antara cita-cita luhur dan realitas yang dihadapi jutaan warga. Krisis kepercayaan, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya keberpihakan negara menjadi tantangan terbesar yang mengancam persatuan dan masa depan bangsa.
Berikut uraian lengkap permasalahan, akarnya, dan solusi strategis yang wajib diambil dalam momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 – 20 Mei 2026.
I. Potret Masalah: Ketika Negara Terasa Jauh dari Rakyat
Aspek Politis: Demokrasi Terkekang Oligarki
Sistem politik kita telah bertransformasi, namun belum sepenuhnya berpihak pada kedaulatan rakyat. Data Indeks Persepsi Korupsi 2025 menempatkan Indonesia di urutan ke-115 dari 180 negara dengan skor 34, masih jauh dari standar bersih dan akuntabel.
Fenomena dinasti politik tercatat terjadi di 72% wilayah pemilihan kepala daerah, di mana kekuasaan diwariskan dalam lingkaran keluarga dan kelompok elit, bukan didasarkan pada kompetensi dan aspirasi publik.
Lembaga survei LSI mencatat kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif hanya tersisa 42%. Ini diperparah peristiwa unjuk rasa Agustus 2025, di mana tuntutan perbaikan hidup dijawab dengan kekerasan: lebih dari 4.000 orang ditangkap dan ratusan menjadi korban tindakan represif aparat, seolah suara rakyat dianggap ancaman, bukan masukan .
Demokrasi berjalan prosedural, namun maknanya hilang: kebijakan sering kali disusun atas kepentingan modal besar dan kekuasaan, bukan kepentingan umum.
Akar Masalah: Lemahnya aturan pembatasan kekuasaan, hukum yang tidak sama bagi semua, serta biaya politik tinggi yang membuat politik menjadi barang mahal dan hanya dikuasai segelintir orang .
Aspek Kesejahteraan Sosial: Kemiskinan dan Kesenjangan Belum Terurai
Data resmi BPS Maret 2024 mencatat angka kemiskinan masih di angka 9,03% atau sekitar 25,48 juta jiwa, dengan kemiskinan ekstrem masih ada di 2,45% — target nol persen tahun 2029 terasa sulit dicapai tanpa perubahan mendasar. Rasio Gini tetap tinggi di 0,388, menandakan jurang antara si kaya dan si miskin makin terasa nyata. Pengangguran terbuka mencapai 4,82% atau 7,18 juta orang, sementara daya beli masyarakat merosot karena kenaikan harga kebutuhan pokok lebih cepat daripada kenaikan pendapatan.
Bantuan sosial senilai Rp503,2 triliun dalam APBN 2025 memang ada, namun bersifat sementara, belum memutus mata rantai kemiskinan, dan sering kali tidak tepat sasaran. Kesenjangan layanan dasar juga tajam: kesehatan dan pendidikan berkualitas mudah diakses di kota besar, namun langka dan mahal di daerah terpencil, pulau terluar, dan pedesaan.
Akar Masalah: Pembangunan tidak merata, sistem bantuan berbasis belas kasih bukan pemberdayaan, serta kebijakan ekonomi yang lebih memihak investasi besar dibandingkan perlindungan rakyat dan kedaulatan pangan.
Aspek Keberpihakan: Negara Lebih Terasa Sebagai Pengatur, Bukan Pelindung
Pertanyaan besar yang muncul: Negara ini untuk siapa? Fakta menunjukkan kebijakan dan aturan sering kali lebih berat bagi rakyat kecil, namun longgar bagi pengusaha besar dan pejabat. Hak rakyat atas lahan, air, dan lingkungan hidup kerap dikalahkan demi izin usaha dan investasi.
Survei Ipsos 2025 menunjukkan 80% warga meyakini ketimpangan makin parah dan negara tidak cukup hadir melindungi mereka. APBN masih mengalokasikan anggaran besar untuk birokrasi, fasilitas pejabat, dan subsidi energi yang justru lebih dinikmati golongan mampu, sementara alokasi untuk perlindungan sosial dan pangan belum memadai. Ketika rakyat bersuara atau protes atas ketidakadilan, respons negara lebih sering berupa pembungkaman, bukan dialog dan pemenuhan hak.
Akar Masalah: Hilangnya prinsip negara kesejahteraan; konstitusi yang menegaskan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat belum diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata dan tegas .
II. Solusi Komprehensif: Langkah Nyata Memperbaiki Negara
Perbaikan tidak bisa setengah hati. Berikut solusi strategis, terukur, dan berlandaskan konstitusi agar Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar berpihak pada seluruh rakyatnya:
1. Memperbaiki Sistem Politik: Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Hapus Politik Dinasti & Oligarki: Terbitkan aturan tegas melarang anggota keluarga dekat menduduki jabatan politik berurutan atau bersamaan di satu wilayah. Batasi sumbangan dana partai politik dan larang keterlibatan langsung pengusaha dalam kekuasaan. UU Pemilu dan UU Partai Politik harus direvisi untuk memutus jalur kekuasaan berbasis uang dan keluarga.
Hukum Sama untuk Semua: Kembalikan independensi penegak hukum dan KPK. Hapus aturan yang melemahkan pemberantasan korupsi. Tidak ada lagi perlakuan istimewa bagi pejabat atau penguasa; siapa pun yang melanggar hukum harus diproses setara warga biasa. Ini syarat utama kepercayaan pulih.
Demokrasi yang Dialogis: Ubah pola respons negara terhadap aspirasi rakyat. UU Kebebasan Berpendapat harus ditegakkan: aparat wajib melindungi, bukan menindas pendemo.
Wajibkan konsultasi publik dan musyawarah sebelum RUU atau kebijakan besar disahkan. Suara rakyat adalah bagian dari kebijakan, bukan gangguan.
Dasar: UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017
2. Transformasi Kesejahteraan: Dari Bantuan Menuju Kemandirian
Prioritas Kedaulatan Pangan: Jadikan pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai pilar utama ekonomi nasional. Lindungi lahan produktif dari alih fungsi, jamin harga menguntungkan petani, dan berikan akses modal & teknologi murah. Pangan adalah hak dasar; negara wajib pastikan semua rakyat makan cukup dan bergizi, bukan bergantung impor.
Anggaran Berkeadilan: Minimal 20% APBN untuk pendidikan dan 15% untuk kesehatan, dengan aturan tegas: 70% anggaran tersebut harus dinikmati daerah, desa, dan kelompok miskin. Hapus anggaran boros perjalanan dinas, rapat mewah, dan fasilitas berlebihan pejabat. Dana itu dialihkan untuk jaminan sosial universal: jaminan sakit, hari tua, dan perlindungan anak dan disabilitas.
Bansos Menjadi Program Produktif: Ubah pola bantuan tunai menjadi pemberian alat kerja, pelatihan, dan akses pasar. Bantuan hanya untuk yang benar-benar tidak mampu; sisanya dibimbing mandiri. Pastikan data penerima akurat, tidak ada ganda atau yang berhak tertinggal.
Dasar: UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UUD 1945 Pasal 33
3. Tegaskan Keberpihakan: Negara Wajib Jadi Pelindung Utama
Uji Setiap Kebijakan: Berlakukan prinsip mutlak: “Segala undang-undang, peraturan, dan keputusan negara harus diuji: apakah ini meringankan atau membebani rakyat?” Jika membebani, harus dicabut atau diubah. Negara tidak boleh membuat aturan yang merugikan rakyat demi keuntungan pihak lain .
Pemerataan Ekonomi Nyata: Batasi dominasi kelompok usaha besar dan monopoli. Berikan prioritas utama kepada koperasi, UMKM, dan ekonomi rakyat dalam akses pasar, izin, dan modal. Negara harus menjadi penengah yang adil jika terjadi konflik antara kepentingan modal dan masyarakat adat atau warga setempat. Hak atas tanah, air, dan lingkungan hidup adalah hak asasi yang dilindungi negara .
Keadilan Antarwilayah: Bangun konektivitas, fasilitas dasar, dan lapangan kerja yang sama merata di Sabang sampai Merauke. Hapus diskriminasi pelayanan publik berbasis lokasi atau status sosial. Indonesia maju hanya jika seluruh wilayah dan warga maju bersamaan.
Dasar: UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
4. Jangka Panjang: Bangun Karakter dan Persatuan
Pendidikan Berkarakter: Ubah orientasi pendidikan tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga menguasai keterampilan hidup, cinta tanah air, dan rasa keadilan. Hapus diskriminasi kualitas sekolah antarwilayah.
Persatuan di Atas Segalanya: Tegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan celah perpecahan. Negara hadir melindungi semua golongan, terutama yang lemah, minoritas, terpinggirkan. Tidak ada warga negara kelas dua.
III. Penutup: Negara Adalah Kita
Permasalahan yang kita hadapi hari ini bukan takdir, melainkan akibat cara kita bernegara yang belum sepenuhnya benar. Indonesia bukan milik sekelompok orang, bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha besar — Indonesia milik seluruh rakyatnya.
Perubahan besar akan terjadi hanya jika negara berani mengubah arah:
Dari negara yang sibuk mengatur, menjadi negara yang hadir melindungi; dari negara yang berat sebelah, menjadi negara yang menegakkan keadilan bagi semua anak bangsa.
Konstitusi sudah jelas. Data sudah bicara. Waktunya langkah nyata. Karena keadilan sosial bukan hadiah, melainkan hak kita semua.
Daftar Kepustakaan
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Badan Pusat Statistik (2024–2025). Data Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Sosial Ekonomi
3. Transparency International (2026). Indeks Persepsi Korupsi
4. Kementerian Keuangan RI (2025). Dokumen APBN 2025
5. Amnesty International (2026). Laporan Hak Asasi Manusia Indonesia
6. Bappenas (2025). RPJMN 2025–2029
7. YLBHI (2025). Laporan Tahunan Keadilan dan Hak Asasi Manusia
8. Berbagai kajian akademik terkait demokrasi, kebijakan publik, dan kesejahteraan sosial 2024–2026
Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA-D adalah Ketua PEWARNA Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Ketua LBH No Viral No Justice DPD Provinsi DKI Jakarta.
