PT Jagad Raya Tama Diduga Serobot Lahan Masyarakat Kiaea

215

Faktual.Net, Konsel, Sultra. PT Jagad Raya Tama Diduga telah melakukan penyerobotan lahan warga Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan.

PT Jagad Raya Tama yang bergerak di bidang penambangan Ord Nikel dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebab, perusahaan melakukan penggusuran dan penambangan dilahan masyarakat tanpa diketahui pemilik lahan serta tidak melakukan kordinasi kepada pemerintah Desa dan Kecamatan.

Hal ini dibenarkan oleh salasatu pemilik lahan, Ripai (46) seorang warga Desa Kiaea saat dikonfirmasi wartawan Faktual.Net dirumahnya, Kamis, 7/11/2019, kemarin.

“Penggusuran terhadap lahan kami itu sudah jelas melanggar hukum karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya baik kepada saya sebagai pemilik lahan, maupun kepada pemerintah desa dan kecamatan,” katanya.

Ripai mengatakan, seluas 2,5 Hektar lahan miliknya telah digusur oleh pihak perusahaan. Sementara dilahan tersebut berdiri tanaman tumbu jangka panjang yakni Jati yang jumlahnya sekitar 4000 pohon. Oleh sebab itu, pihaknya meminta PT Jagad Raya Tama untuk bertanggungjawab dan mengganti segala kerugian yang dialami masyarakat tersebut.

Baca Juga :  RSUD Syekh yusuf terlantarkan Korban lakalantas

Dia juga mengatakan, tidak menutup diri melepas lahan tersebut jika sudah ada harga ganti rugi berdasarkan kesepakatan antara kedua bela pihak.

“Kami tidak permasalahkan jika mau diolah lahan kami asalkan sudah ada harga. Ini belum ada ketentuan harga dan belum ada pemberitahuan mereka sudah berani melakukan penggusuran. Inikan sudah kurang ngajar dan tidak beretika,” kesalnya.

Tanaman Jati Masyarakat Yang Belum Sempat Tergusur

Humas PT Jagad Raya Tama, Kadir Simponi, saat dikonfirmasi atas persoalan ini mengatakan, pihak perusahaan tidak melakukan penyerobotan lahan. Sebab, lahan yang diklaim warga kiaea itu merupakan areal wilayah IUP PT. Jagad Raya Tama yang jauh sebelumnya telah melakukan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh.

“Lahan ini berada di Blok C yang juga sering disebut lahan 400 hektar. Areal ini merupakan wilayah IUP PT.jagad Raya Tama. Pihak perusahaan sebelumnya sudah menunaikan kewajiban mengganti kerugian tanaman tumbuh masyarakat yang menanam ditempat itu. Makanya kami heran kenapa ada lagi masyarakat minta ganti rugi,” katanya.

Baca Juga :  Berita Klarifikasi RSUD Syekh Yusuf Gowa dibantah IJUK

Meski demikian, lanjut Kadir, perusahaan tetap bertoleransi memberikan ganti rugi tanaman tumbuh masyarakat yang sudah terlanjur menanam di areal tersebut berdasarkan nilai harga yang ditetapkan perusahaan yakni Rp 20.000 perpohon berperpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2011 dijaman Bupati Konsel sebelumnya yakni, H Imran MSi.

“Makanya pak Ripai saat kami hubungi lari lari terus mungkin tidak terima harga itu
sementara yang lain sudah selesai. Maunya dia harga tersendiri ya nda bisa dong,” ucap Kadir.

Diketahui, PT. Jagad Raya Tama belum lama ini telah dilaporkan oleh sejumlah gabungan mahasiswa di Dinas ESDM Provinsi Sultra untuk menghentikan aktifitas pertambangan PT Jagad Raya Tama karena terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selain menyerobot Hutan Lindung, IUP perusahaan tersebut telah kadarluarsa dan tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Reporter: Marwan Toasa

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :