Faktual.net, Wakatobi, Sultra. Pemerintah Desa (Pemdes) Wawotimu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), dinilai tidak prosedural dalam penyaluran bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang dinilai terindikasi diskriminasi.
Adanya indikasi diskriminasi dalam penyaluran itu, menuai banyak kritikan dari kalangan pemuda, Aktivis dan masyarakat Desa. Mereka tau bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penyaluran bantuan sembako atapun tunai dengan tujuan membantu masyarakat yang terkena dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Kritikan itu muncul dari pemuda Wawotimu, Aan Prasetya, ia mengatakan bahwa kriteria penerima BLT tersebut telah dijelaskan dalam aturan PMK 50/2020 terkait sasaran masyarakat yang berhak menerima bantuan baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun yang terdata dalam penerima BLTDD
“Kami melihat ada kejanggalan dalam penyaluran BLTDD, sebab ada indikasi pilih kasih (Dikriminasi). Padahal masih banyak masyarakat yang terdampak virus Corona yang masuk dalam kriteria. Seharusnya harus didapatkan kasihan mereka”, ungkap Aan pada pers Faktual.net lewat via WhasttAppnya. Sabtu, 30/5/2020.
Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu juga, menjelaskan bahwa Dana BLT yang bersumber dari DD itu di porsikan 30% dari total Anggaran Desa.
“Sejauh ini yg dapat BLT hanya 76 KK dari total 150 KK di desa Wawotimu. 76 KK itu hanya menghabiskan anggran 135 juta lalu bgaimna dengan lebihnya ?. Ironisnya lagi, data awal yang disepakati dalam rapat musyawarah khusus untuk 100 KK, namun dalam penyalurannya hanya 76 KK saja yang menerima, kan aneh bin ajaib”, jelasnya.
“Alibi yang di pakai pemdes Wawotimu juga sangatlah tidak masuk akal dan tidak logis, jika ada keluarganya yg merantau diwilayah Papua atau maluku sudah tidak dapat BLT”, sambungnya.
Ditempat yang berbedah, La jumani (65) mebenarkan hal itu, warga merasa sedih dengan tindakan pemdes yang pilih kasih dalam memberikan BLTDD kepada Masyarakat.
“Sedih rasanya, pemdes pilih kasih dalam pembagian BLT, kami tidak dapat BLT padahal ukurannya kita semua ini sama terdampak Covid-19”, keterangan La Jumani pada Faktual.net
Ia juga meminta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan Inspektorat selaku yang monitoring dan evaluasi penyaluran BLTDD, untuk meninjau kembali apa yang menjadi kesalahan dalam mekanisme penyaluran tersebut.
“Kami minta dengan hormat, kalau tidak kami bersama pemuda dan masyarakat akan boikot kantor Desa jika dalam beberapa hari kedepan belum memberikan kejelasan oleh Pemdes,” tutupnya.
Reporter : Rasidman
