Faktual.Net, Kendari, Sultra. Hendaknya pada perhelatan Pilkada 2020 pada 7 Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), para penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar penganggarannya hemat, efektif dan efesien pengusulannya dan hemat pula penggunaannya.
Hal tersebut disampaikan Hidayatullah, SH kepada media pada Jum’at, 5/7/2019 di Kendari. Mantan Ketua KPU Sultra tersebut mengatakan bahwa penting bagi 7 kabupaten di Sultra yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2020 sudah melakukan persiapan. Terutama terkait penganggaran dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerahnya masing-masing, agar ketika tahapan sudah berjalan tidak ada lagi problem terkait anggaran.
“Untuk anggaran ini penting bagi KPU 7 kabupaten di Sultra tersebut untuk memastikan penyusunan kebutuhan anggaran dilakukan secara hemat, efektif dan efisien”, kata Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra tersebut.
Disebutkan oleh Hidayatullah bahwa ada beberapa langkah agar murah, efektifitas dan efisien Anggaran Pilkada 2020, yakni :
1. Perlunya desain ulang pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Karena selama ini problem dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu berulang. Kalau ini didesain ulang maka sistem ini akan menghemat anggaran miliaran rupiah. Ini tugas KPU RI dan KPU Sultra menginisiasi regulasinya dan mensupervisi KPU dibawahnya. Mereka pimpinan KPU harus lahirkan solusi-solusi regulasi dan teknis agar KPU dibawah tidak melukis sesuka hati.
2. Seluruh pengadaan logistik Pilkada harus dilakukan secara online dengan standar e-katalog. Ini sudah berlangsung dari periode lalu tetapi ada saja kreativitas KPU dibawah untuk membuat pengadaan diluar cara online. Karena kalau cara online contoh dengan standar harga e-katalog yang semula Surat Suara Rp. 1.000/lembar bisa menjadi Rp. 100/lembar.
3. Sudah saatnya KPU membuat regulasi agar menerapkan sistem e-rekapitulasi pada penghitungan suara secara berjenjang. Dengan e-rekapitulasi sudah pasti akan mematangkan anggaran miliaran dan juga menghemat waktu rekapitulasi berjenjang yang bisa kurang lebih 1 bulan. Kalau model rekapitulasi manual waktu yang dibutuhkan saja lebih dari 1 bulan baru selesai.
4. Memangkas anggaran perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta untuk keperluan konsultasi. Selain undangan resmi bimtek atau pertemuan. Tetapi kalau anggaran perjalanan dinas seperti konsultasi-konsultasi dihapus saja karena melahirkan Inefisiensi serta waktu kerja habis hanya perjalanan dinas sehingga pekerjaan tahapan terbengkalai tidak fokus.
5. KPU RI dan KPU Sultra pun saatnya memikirkan rapat jarak jauh dengan KPU Kabupaten yang Pilkada 2020 dengan menggunakan komunikasi teleconference. Ini bisa memangkas anggaran milyaran rupiah. Karena 1 orang 1 kali perjalanan dinas alokasi Rp. 9 -10 juta. Kalau 10 orang sampai dengan 10 – 20 kali berangkat perjalanan dinas dalam masa tahapan Pilkada berjalan sudah hampir 1 milyar. Jadi perjalanan dinas Konsultasi di hapus saja.
6. Metode sosialisasi juga dirubah dengan cara mengurangi model sosialisasi *program oriented*. Ada anggaran baru KPU Sosialisasi. Tidak ada anggaran KPU berhenti. Begitupula cara sosialisasi konvensional musik sambil jalan dan orasi, kurangi acara musik yang minim sosialisasi dan kreativitas. Harus sosialisasi tepat sasaran dan edukative. Harus lebih inovatif KPU sosialisasi dengan menggandeng kemitraan komunitas-komunitas masyarakat. Kurangi pengadaan baliho dan alat peraga sosialisasi yang tidak efektif. Ini juga bisa memangkas anggaran sampai ratusan juta bahkan milyaran rupiah.
7. Agenda-agenda rapat yang tidak penting menggunakan sarana Hotel juga dikurangi. Gunakanlah kantor KPU untuk rapat-rapat biasa seperti tahapan dan Rakor dengan stakeholders maupun penyelenggara dibawah. Kantor harus menjadi central kegiatan utama para komisioner dan sekretariat KPU.
8. Rental Mobil ditiadakan dan agar meminta bantuan mobil pinjam pakai kepada Pemda masing-masing apabila kekurangan kendaraan operasional. Banyak contoh rental-rental mobil untuk Pilkada banyak masalah dan juga penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Angggaran rental mobil harus dihapus.
Reporter : Aco RI
