Faktual.net – Jakarta, 11 Januari 2026 – Keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk pembongkaran tiang-tiang monorail tua yang sudah mangkrak bertahun-tahun telah memicu gelombang protes dari warga ibu kota. Alih-alih digunakan untuk subsidi pangan bagi rakyat miskin yang sedang menghadapi kesulitan akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok, anggaran tersebut diutamakan untuk proyek yang dianggap memiliki prioritas aneh.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2025, inflasi pangan di Jakarta mencapai 8,5%, tertinggi sejak masa pandemi. Ribuan keluarga buruh dan pedagang kecil kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Pemprov DKI memiliki cadangan anggaran lebih dari Rp500 miliar yang bisa dialihkan. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersikukuh bahwa pembongkaran 50 tiang monorail di kawasan Niaga Raya dan Cawang lebih mendesak untuk “keamanan publik dan estetika kota”.
Keputusan ini diumumkan dalam rapat evaluasi APBD 2026 pada Kamis lalu. “Tiang monorail ini sudah berkarat dan berpotensi roboh, membahayakan warga. Kami prioritaskan keselamatan dulu,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI, Andri Chairil, saat ditemui wartawan. Proyek pembongkaran ini dikontrakkan ke PT Wijaya Karya dengan biaya Rp100 miliar, termasuk pemotongan dan pengangkutan puing.
Reaksi Publik Meledak
Demonstrasi spontan digelar di depan Balai Kota DKI oleh koalisi buruh, nelayan, dan aktivis LSM seperti WALHI serta Serikat Petani Indonesia. “Mana prioritas rakyat? Rp100 miliar bisa subsidi beras untuk 500.000 keluarga selama sebulan! Ini bukti pemerintah lebih suka proyek prestise daripada perut rakyat,” teriak koordinator demo, Rina Setiawati, sambil membawa spanduk bertuliskan “Monorail Mati, Rakyat Kelaparan!”.
Data dari Dinas Sosial DKI menunjukkan, sebanyak 1,2 juta warga miskin di Jakarta bergantung pada bantuan pangan. Subsidi yang sempat dijanjikan sejak November 2025 kini tidak masuk dalam rancangan APBD revisi. Kritikus pseperti ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebut keputusan ini sebagai “skandal prioritas”. “Monorail mangkrak sejak 2016, kenapa baru dibongkar sekarang? Ini alasan palsu untuk boros anggaran,” katanya melalui wawancara daring.
Alasan Resmi vs Realitas Lapangan
Pemprov DKI mengklaim pembongkaran monorail merupakan bagian dari program “Jakarta Bebas Sampah dan Bahaya” menjelang Asian Games 2026. Meskipun tiang-tiang setinggi 30 meter tersebut merupakan sisa proyek nasional era Jokowi, warga sekitar menyatakan bahwa tiang-tiang tersebut tak pernah menjadi ancaman. “Sudah 10 tahun berdiri diam, tak ada yang roboh. Kami lebih butuh sembako murah,” keluh Bu Siti, seorang pedagang sayur di Cawang.
Pengamat tata kota menyoroti inefisiensi dari proyek ini: biaya Rp100 miliar setara dengan 200.000 karung beras kemasan 5 kg. Sementara itu, subsidi pangan nasional dari Kementerian Perdagangan terbatas, sehingga DKI seharusnya mengambil peran yang lebih besar. Fraksi PDI-P di DPRD DKI telah menggelar sidang istimewa dan menuntut audit terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Dampak yang Dirasakan
Jika tidak ada perubahan kebijakan, aksi protes berpotensi semakin membesar. Serikat buruh mengancam akan melakukan mogok massal mulai pekan depan, sementara harga cabai dan bawang merah diprediksi akan naik lagi akibat dampak banjir di Jawa Tengah. Hingga berita ini diterbitkan, Pemprov DKI belum memberikan respons resmi terkait tuntutan untuk merealokasikan dana.
Keputusan ini menjadi cermin kegagalan penentuan prioritas di tengah krisis ekonomi pasca-pandemi. Pertanyaan apakah tiang monorail tua lebih penting daripada kebutuhan pangan rakyat masih terus mengemuka, dan warga Jakarta menunggu jawaban nyata dari pemerintah daerah.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
