Faktual.net – Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) mencermati polemik yang berkembang di ruang publik terkait pernyataan Amien Rais melalui kanal digital pribadinya, yang menyinggung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sebagaimana telah menjadi perhatian publik, pernyataan tersebut menuai respons dari pemerintah melalui Meutya Hafid yang menyampaikan bahwa konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun (klarifikasi), DPP FOKSI memandang bahwa penyampaian informasi di ruang publik harus mengedepankan kebenaran, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral.
Kami menilai bahwa narasi yang berkembang dalam pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip tersebut, serta berpotensi mengarah pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif etika komunikasi dan nilai keislaman, penyebutan atau penyebaran dugaan yang belum terbukti kebenarannya terhadap individu tertentu merupakan bentuk fitnah yang harus dihindari.
FOKSI menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus disertai dengan tanggung jawab etis dan hukum, serta tidak melanggar kehormatan dan martabat pihak lain.
Kami mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para tokoh publik, untuk:
– Mengedepankan narasi yang menyejukkan dan berbasis fakta
– Menjaga marwah kepemimpinan nasional
– Tidak menjadikan ruang digital sebagai sarana penyebaran dugaan yang belum terverifikasi
DPP FOKSI juga mendukung upaya menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, beretika, dan bebas dari narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen santri dalam merawat persatuan, menjaga akhlak publik, serta memperkuat demokrasi yang beradab.
Jakarta,6 Mei 2026
Hormat kami,
Muhammad Natsir
Ketua Umum DPP FOKSI
