Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ.
Faktual.net – Jakarta Utara, DKI Jakarta – Selasa (9/9/2025) – Pembangunan gudang Satpol PP Jakarta Utara di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, telah memicu reaksi dari warga sekitar. Keluhan mengenai kebisingan, getaran, dan jam operasional proyek yang mengganggu, menjadi sorotan utama. Lebih dari sekadar masalah teknis, isu ini membuka pertanyaan mendasar tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan proyek publik.
Salah satu poin krusial adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada warga terdampak. Ketua LMK RW 01, Abdul Razak, dengan tegas menyatakan bahwa pelaksana proyek tidak profesional dalam melaksanakan kegiatan. Ketua PWOD Jakarta Utara, Chairulsyah Hasibuan, juga mengkritik ketidakjelasan informasi dan tidak adanya papan informasi proyek. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, yang pada akhirnya memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan warga.
Respons dari pihak pemerintah juga menimbulkan tanda tanya. Lurah Tugu Selatan, Yuyun Yuniarti, mengaku belum mendapatkan informasi terkait proyek tersebut dan baru akan menggelar dengar pendapat setelah aduan warga muncul. Sementara itu, Kasudin Citata Jakarta Utara, Jogi Harjojudanto, mengarahkan agar penjelasan diminta kepada kontraktor. Jawaban ini seolah mengindikasikan adanya koordinasi yang kurang baik antar instansi terkait.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kontrol publik dalam setiap proyek pembangunan. Keterbukaan informasi, partisipasi warga, dan respons cepat dari pemerintah adalah elemen-elemen kunci untuk memastikan bahwa proyek publik berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Walikota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, perlu mengambil langkah tegas dengan memanggil pejabat terkait, pihak perusahaan pelaksana, dan pengawas kegiatan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada warga.
Rekomendasi:
1. Transparansi Informasi: Pemerintah Kota Jakarta Utara harus memastikan bahwa semua informasi terkait proyek pembangunan, termasuk izin, anggaran, dan dampak lingkungan, tersedia untuk publik.
2. Partisipasi Warga: Melibatkan warga dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi.
3. Evaluasi dan Perbaikan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses sosialisasi dan koordinasi antar instansi pemerintah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Dengan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, diharapkan proyek pembangunan di Jakarta Utara dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan dan kenyamanan warga.
Penulis adalah Ketua PEWARNA Indonesia.Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2025-2030
Dan Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ UT Jakarta
