Pejabat Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Diduga Suap Pejabat Lsm

faktual.net,Jakarta – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tata laksana untuk peningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang yang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diduga menyalahgunakan Jabatan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pejabat Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (prkp) Jakarta utara diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum LSM (lembaga swadaya masyarakat), agar tidak menguak hasil kinerja Pemborong (kontraktor) yang mengerjakan proyek di sudin PRKP Jakut.

S.M. yang mantan jabatannya sebagai Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, yang masih viral dalam pemberitaan terkait Pamer Harta, diduga sekira Bulan April 2023 yang lalu memberikan sejumlah uang yang dapat disetarakan seharga motor baru (standar menengah).

Baca Juga :  Kapolres Kepulauan Seribu Gelar 'Jumat Curhat' untuk Sukseskan Pemilu Damai 2024

Uang tersebut diduga diberikan kepada R.S dari Lsm CRK agar tidak mengungkapkan temuannya terkait hasil kinerja kontraktor dan juga terkait penyalahgunaan wewenang serta KKN pada Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2022.

Ms (inisial) memberikan informasi, bahwa bocornya pejabat Sudin PRKP diduga memberikan uang kepada R.S dari Lsm CRK karena sebagai ganti jawaban surat yang dilayangkan oleh R.S, dan diperjelas oleh SBN (samaran) yang bersama-sama R.S menghadap Pejabat PRPK yang tidak mendapatkan hadiahnya.

“Infonya muncul karena SBN tidak dibagi sama si R.S bang, padahal SBN dan ada juga kawan yang lain yang memediasi ke pihak ibu S.M dari Sudin PRKP Jakut, R.S diduga menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah motor matic produksi perusahaan HND,” Ucap Ms.

Ms melanjutkan, diduga Uang pemberian tersebut baru awal yaitu sekira 20 Juta dari yang diajukan 100 Juta, dan akan ada pemberian tahap berikutnya.

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Gelar Acara Syukuran HUT Polairud Ke-73

“Infonya gitu bang, R.S mengajukan 100 jt tapi baru dikasih 20 Juta, makanya dia langsung bisa beli motor baru, kalo mau ada pembuktian kebenarannya ya di proses Hukum saja, trus dipanggil saksi-saksi yang tidak kebagian kuenya (uangnya),” Kata Ms.

Untuk saat ini R.S belum dapat dihubungi dan tidak tampak kehadirannya di wilayah Jakarta utara sejak mencuat informasi dugaan adanya pemberi dan penerima uang “klarifikasi” untuk dikonfirmasi.

Informasi sudah dikonfirmasi ke Kasudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ir. Chairul Lantip, M.SE dan kepada yang diduga pemberi Uang yaitu S.M mantan Kasi peningkatan Kualitas Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, pi hingga berita ini tayang belum mendapatkan klarifikasi atau penjelasan apapun. (Zul)

Tanggapi Berita Ini