Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Sejumlah warga di Desa Saotanre sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Saotanre, Ahmad S.Sos karena mengambil langkah dan kebijakan yang sifatnya strategis.
Salah satu kebijakan yang diambil oleh pejabat kepala desa Saotanre adalah mengangkat beberapa perangkat desa yang tidak lain merupakan keluarga dekatnya diantaranya anak dan keponakannya dan ini sudah merupakan tindakan nepotisme.
Tujuan pengangkatan ini nantinya akan menggantikan salah satu kaur di desa Saotanre sebelum masa jabatan pejabat kepala desa ini berakhir.
Ini jelas akan mencederai citra pemerintah desa kedepannya dalam hal sistem kepemimpinan dan pelayanan masyarakat. Terlebih lagi mencederai sistem demokrasi negara Indonesia.
“Kalau begini kondisinya, tidak bisami apa-apa itu yang tidak ada keluarganya di kantor desa karena keluarga dekat semua yang di jadikan perangkat desa”ungkap salah satu masyarakat.
Yang seharusnya tugas pokok dari pejabat kepala desa adalah melanjutkan program-program yang telah direncanakan oleh kepala desa sebelumnya tapi tidak dengan PJ Kades Saotanre ini.
Dia justru memanfaatkan jabatannya untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak keluarganya.
saat ini pejabat kepala desa Saotanre mengangkat beberapa perangkat desa yang sifatnya strategis dan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada beberapa pihak, diantaranya BPD desa Saotanre dan para tokoh masyarakat.
“PJ Kades ini juga tidak melaksanakan fungsi koordinasi dengan baik, dirinya mengambil keputusan berdasarkan keuntungan keluarganya bukan karena kebutuhan pemerintahan”Ungkapnya.
Sementara itu, masih banyak kegiatan-kegiatan atau program yang lebih mendesak di desa Saotanre namun tidak dilaksanakan tapi malah memunculkan polemik baru.
Sejumlah masyarakat mengatakan bahwa pejabat kepala desa tidak mendapatkan pembekalan sebelum ditugaskan untuk mengisi kekosongan sehingga Penjabat kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik,”
Yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa agar tetap kondusif, sampai dengan pelaksanaan kepala desa serentak di wilayah masing-masing.
Hingga berita ini diterbitkan pihak terkait belum berhasil dikonfirmasi.
Laporan: Sambar.
