Faktual.Net, Kendari, Sultra. Di tengah pelaksanaan kehidupan New Normal saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya menerima rencana kedatangan TKA Cina untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi Kabupaten Konawe, Sultra.
Padahal, sebelumnya di bulan April 2020, Gubernur bersama DPRD Sultra menolak rencana tersebut karena situasi pandemi Covid-19.
Melihat ini, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Konawe Selatan (Konsel) menolak dengan tegas keputusan diizinkannya kembali rencana ratusan TKA Cina tersebut masuk ke Sultra.
“Yang perlu diketahui oleh Gubernur Sultra bahwa pemberlakukan New Normal bukan berarti pandemi Covid-19 berakhir. Bahkan pemberlakuan New Normal itu jawaban bahwa virus tersebut masih sulit diatasi. Nah, di kondisi itu mestinya Gubernur paham dan tetap menolak rencana kedatangan TKA Cina tersebut. Makanya kami tetap pada komitmen awal untuk menolak dengan tegas,” ungkap Presidium JaDI Konsel Sutamin Rembasa melalui rilisnya, Selasa (16/6/2020)
Sutamin yang juga merupakan Ketua Relawan Covid-19 DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra ini menambahkan, keputusan ini bisa kembali menambah keresahan masyarakat Sultra.
“Kita masyarakat Sultra saat ini masih hidup di tengah pandemi Covid-19. Saya saja sebagai relawan masih terus bergerak membantu masyarakat terdampak yang masih terlihat wajah keresahan. Pemerintah jangan menambah keresahan masyarakat itu dengan mendatangkan TKA Cina di Sultra. Apalagi masyarakat tahu bahwa Cina adalah negara yang pertama kali terkena virus ini. Jangan karena alasan ekonomi, pemerintah mengorbankan masyarakatnya,” tegasnya.
“Saya kira alasan ingin kembali menggairakan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah pandemi dengan mendatangkan TKA ini tidak tepat. Yang lokal dirumahkan, yang asing didatangkan. Ini aneh sekali. Kalau mau ingin hidupkan kembali ekonomi masyarakat Sultra, sediakan pekerjaan bagi masyarakat Sultra, bukan mendatangkan pekerja asing yang jumlahnya sampai ratusan itu,” tambahnya.
Reporter : Rasidman
