Milad Pertama HRS Center “Membangun Politik Hukum Bersyariah Dalam Paradigma Hukum Pancasila”

30

Faktual.Net, Jakarta. Habib Riziq Shihab (HRS) Center mengadakan diskusi publik dalam rangka Milad Pertama HRS Center bertempat di sebuah hotel di Matraman Jakarta Timur pada Selasa, 3/9/2019. Kali ini HRS Center mengangkat tema “Membangun Model Politik Hukum Bersyariah Dalam Paradigma Negara Hukum Pancasila”.

Dalam pandangan HRS Center, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi sesuai dengan paham negara simbiotik, sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945.

Paham Negara simbiotik adalah mengakui peranan agama (Islam) dalam Negara. Bahkan menurut teori hukum plurarisme yang kuat, Hukum Islam dapat menjadi hukum Negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, maka peranan Islam dengan syariat Islam sangat
dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Perihal keterpaduan syariat Islam
dalam sistem hukum nasional menjadi suatu model yang interaktif dan solutif. Perspektif hukum negara Pancasila yang menegaskan aksilogi hukum “kepastian hukum yang adil” adalah sejalan dengan tujuan syariah Islam.

Dalam dimensi syariat, kemanfaatan/kemaslahatan menjadi tujuan dari syariah, sebab keberadaan syariat adalah untuk kemaslahatan. hal ini sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Satjipto Rahardjo rahimahullah bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Tiada hukum yang tidak adil, oleh karena itu dalam banyak kajian ilmiah perihal keadilan demikian menjadi
perhatian para ahli, sehingga banyak lahir teori-teori tentang keadilan. Padahal Islam telah menegaskan
perintah untuk berlaku adil dalam banyak ayat Al Qur’an dan telah dicontohkan oleh Nabi
Muhammad Shallallahu A’laihi Wasallam, kitab-kitab fiqih telah banyak menjelaskan tentang keadilan.

Indonesia sebagai negara hukum, tentu sangat membutuhkan suatu model pembangunan hukum dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Syariat Islam dapat menjadi rujukan dalam membangun model pembangunan hukum dimaksud.Telah banyak teori-teori yang menjelaskan tentang hubungan antara hukum Islam dengan hukum
nasional. Oleh karena itu, sebagai lembaga kajian ilmiah strategis HRS Center sesuai dengan maksud dan tujuan didirikan adalah untuk mempertemukan antara Islam sebagai agama dengan negara.

Syariat Islam
secara legal dan konstitusional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Acara peringatan 1 tahun HRS Center dilanjutkan dengan konferensi pers oleh Habib Muchsin Alatas dan Lius Sungkarisma.

“Islam adalah agama yang merupakan jatidiri Bangsa Indonesia oleh karena itu politik tidak bisa dipisahkan dengan agama. Di dalam agama ada nilai-nilai universal. Kita memperjuangkan syariat Islam melalui perundang-udangan, politik cerdas, santun dan beradab itu adalah suatu cara yang sah secara konstitusional. Politik tidak boleh menipu rakyat atau memberi janji palsu.Kini saatnya bangsa Indonesia sadar bahwa kedaulatan negara sedang terancam. Ada beredar isu-isu yang negatif serta stigma yang kurang baik tentang Islam sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa,” papar Habib Muchksin Al Attas saat konferensi pers.

Aktifis Senior Lius Sungkarisma yang turut hadir mendampingi Habib Muchsin juga mengatakan bahwa dirinya juga difitnah dan dijebloskan ke tahanan , di kriminalisasi atas tindakan yang dituduhkan oleh penguasa.

“HRS Center bisa menjadi promotor terdepan untuk perbaikan bangsa. Perjuangan juga harus dilatarbelakangi riset ilmiah sehingga apa yang diperjuangkan menjadi tepat sasaran,” ujar Lius.

“Pemerintah harus melindungi segenap warga negara Indonesia, pemerintah wajib mengembalikan Habib Riziq ke tanah air. Rekonsiliasi harus dimaknai tidak boleh ada kriminalisasi. Rekonsiliasi kongkrit adalah mengembalikan Habib Riziq ke Tanah air. Semua urusan paslon 1 dan paslon 2 harus tuntas supaya ada semangat baru. Semangat membangun negeri. Dan jangan lagi memojokkan umat Islam karena umat Islam punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan Bangsa Indonesia. Perlu dibentuk tim investigasi nasional dan internasional yang melibatkan praktisi, akademisi untuk menyelidiki masalah apa yang terjadi dan melakukan langkah- langkah kongkrit,” pungkas Lius.

Reporter : Rizal

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :