Faktual.Net, Kendari, Sultra – Hasir Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) turut mempertanyakan aturan baru yang dibuat oleh Kementerian Agama Menteri Agama (Menag RI) Yaqut Cholil Qoumas, soal aturan pengeras suara atau toa di masjid dan musala menjadi polemik.
Diketahui pengaturan penggunaan pengeras suara itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pekan lalu.
“Surat Edaran (SE) ini pun menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak Surat Edaran tersebut. Sehingga menurut kami menimbulkan perdebatan yang arahnya kepada sentimen kepercayaan dan seharusnya itu tidak perlu terjadi,” kata Hasir, Jumat (25/2).
Kemudian, Hasir juga mengungkapkan bahwa sebenarnya pihaknya sangat menghargai adanya satu niat untuk meningkatkan harmonisasi dalam konteks kehidupan sosial. Akan tetapi tidak semua itu harus diselesaikan dalam sebuah instruksi kementerian yang terkesan seperti kurang kerjaan saja.
“Kok Menag seperti kurang kerjaan saja. Biarlah itu Suara toa masjid mengalir seperti yang sudah dijalankan di masyarakat selama ini. Kami hanya khawatir (SE Menag) justeru akan terjadi disharmoni di masyarakat,” tuturnya.
Tak hanya itu, Hasir pun mengatakan bahwa persoalan apakah toa Masjid dan Musholla tersebut dianggap kebisingan tau tidak, seharusnya pemerintah membiarkan dinamika menjadi urusan civil society di lingkungan Masjid atau Musholla tersebut.
Apalagi menurut hematnya sejauh ini, tidak ada potensi konflik sosial yang terjadi akibat persoalan toa Masjid dan Musholla. Pun jika ada persoalan, masyarakat sekitar bisa mengatasinya dengan baik melalui musyawarah mufakat lingkungan masing-masing.
“Negara tidak perlu mengatur. Toh selama ini harmonisasi itu berjalan natural tanpa aturan yang mengatur, karena memang pada dasarnya toleransi umat beragama di Indonesia sudah terjalin sejak lama,” tandasnya.
Dibanding sibuk urus toa Masjid dan Musholla, Hasir menyarankan agar Yaqut Cholil Qoumas yang diberikan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengurus sektor keagamaan di Indonesia, fokus saja dengan kerja-kerja utama yang belum tuntas.
“Harusnya Menag Yaqut buat trobosan lainnya atau fokus pada permasalahan yang lebih fundamental,” pungkas Hasir. (Red).
