Faktual.net – Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 4 Juli 2025 – Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Doddy Hanggodo, MPE, memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang disampaikan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jl. Pattimura, Jakarta Selatan.
Menteri Doddy menekankan komitmennya untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan menghentikan kebocoran serta pemborosan.
Menteri Doddy menyatakan bahwa, “Praktik pembangunan yang tidak efektif dan mahal selama ini sangat merugikan negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa, “Upaya peningkatan efisiensi dan pencegahan kebocoran anggaran merupakan hal yang sangat penting. Kebocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri Doddy menjelaskan beberapa kasus OTT yang tengah ditangani, termasuk di Sumatera Utara dan Bangka Belitung. Ia menyebutkan bahwa, “Kasus-kasus tersebut menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40%. Hal ini, menurutnya, membuktikan prediksi mengenai inefisiensi penggunaan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum adalah tepat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung proses hukum yang berjalan, Kementerian Pekerjaan Umum telah menonaktifkan sementara sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat. Di Sumatera Utara, misalnya, lima ASN dinonaktifkan dan dua pejabat diganti. Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan semestinya.
Menteri Doddy menegaskan bahwa, “Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan secara efektif dan transparan. Ia berharapnya dengan langkah-langkah yang telah diambil, efisiensi anggaran dapat ditingkatkan dan kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin. Informasi lebih lanjut mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dapat diakses melalui situs web pu.go.id dan media sosial resmi Kementerian Pekerjaan Umum,”” tegasnya.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
